Desak TNI Kirim Pasukan Elitnya ke Papua, Ketua DPR: HAM Bicara Nanti

Politikus Golkar sekaligus Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

VIVA – Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, aksi kelompok sipil bersenjata yang membunuh 31 pekerja proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga, Distrik Yigi, pada Minggu 2 Desember 2018, adalah kejahatan besar. Maka, perlu ditangani dengan keras oleh negara.

10 Tahun Memimpin, Jokowi Bangun Ribuan Kilometer Jalan di Papua

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo menilai, sudah saatnya TNI mengerahkan pasukan elitnya, membasmi kelompok itu.

"Kami juga mendorong Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengirim pasukan-pasukan elite yang ada di kesatuan-kesatuannya. Karena, hal ini tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan dalam waktu dekat," jelas Bambang, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.

Prajurit Kidang Kencana Siliwangi Sweeping Jalur Trans Papua, Ada Apa?

Bambang menilai, peristiwa penembakan terhadap para pekerja di Papua sudah melewati batas. Menurutnya, sudah menjadi tindakan yang sangat kejam.

Atas dasar itu, politisi Partai Golkar itu menilai operasi, penumpasannya tidak boleh setengah-setengah. DPR, lanjutnya, akan sangat mendukung langkah TNI dan Polri, untuk mengatasi masalah ini. Sebab, kelompok sipil bersenjata di Papua ini sudah mengancam Negara Kesatuan RI.

Ratusan Kendaraan Terjebak di Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena sejak Desember 2022

Maka untuk membela negara, DPR memastikan akan menyetujui apapun yang diminta.

"Apapun yang bisa dilakukan untuk menuntaskan itu, DPR pasti setuju. Yang dipentingkan DPR adalah menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat kita. Jangan sampai ada lagi korban warga yang jatuh. Berapapun ongkosnya," ujar Bamsoet.

Bambang memandang, perlu mewaspadai dan melakukan tindakan preventif. Di saat bersamaan, juga perlu langkah yang tepat untuk bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Meskipun, aspek HAM penting untuk diperhatikan, tetapi Bamsoet meminta hal itu tidak menjadi pemberat untuk menindak kelompok separatis itu.

"Sekali lagi, kita memang harus memperhatikan HAM. Tetapi, untuk urusan keamanan negara dan keselamatan masyarakat, penegak hukum dan pasukan kita harus bertindak tegas dan keras. Urusan HAM, kita bicarakan setelah masalah itu selesai," jelas politisi Partai Golkar itu. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya