Korupsi Marak, PKS Tuding Revolusi Mental Jokowi Gagal
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA - Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera, Suhud Alynuddin, setuju dengan Prabowo Subianto soal Jokowi gagal dalam program pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, dia menganggap program revolusi mental Jokowi tidak berhasil.
"Hal ini menunjukkan bahwa program ‘revolusi mental’ yang diusung dalam kampanye Pak Jokowi gagal mendorong perilaku anti-korupsi," kata Suhud melalui pesan singkat, Kamis 29 November 2018.
Ia menyebutkan gagalnya pemberantasan korupsi dibuktikan dengan dua indikator. Pertama, Indeks Persepsi Korupsi 2017 yang dikeluarkan oleh Transparency International yang tidak mengalami perubahan signifikan.
"Kedua, data BPS tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi Masyarakat 2018 yang mengalami penurunan. Di era pasca Orde Baru, coba lihat data dari KPK, kepala daerah dari partai mana yang paling banyak ditangkap KPK?" kata Suhud.
Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini Indonesia sangat butuh orang-orang cerdas dan jujur untuk membangun negara demokrasi yang sehat. Hal ini diperlukan untuk reformasi dan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi.
"Yang menurut saya paling mendesak, yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan anti korupsi," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Alasannya, dari pejabat negara kalangan anggota dewan dan menteri hingga hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," kata Prabowo.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
