Anak Zaman Now Sulit Didoktrin Pelajaran PMP
- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA – Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP berencana dihidupkan kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, perlu ada penyesuaian metode, jika PMP jadi diadakan lagi.
"Saya setuju, tetapi metodenya harus disesuaikan dengan sekarang," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 November 2018.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui, anak-anak sekarang sulit untuk didoktrin dengan PMP. Karena itu, menurutnya, mau tidak mau harus ada penyesuaian lagi yang mengikuti perkembangan saat ini.
"Tentu, kalau doktrin anak sekarang sulit. Caranya, juga tentu tidak bisa seperti dulu. Kalau anak-anak muda sekarang, harus disesuaikan perkembangan zaman. Maka harus ada kajian, duduk bersama, metode yang tepat itu seperti apa," ujar Zulkifli.
Menurut Zulkifli, saat ini banyak yang hilang pelajaran terkait Pancasila. Karena itu, Pancasila harus diajarkan lagi secara radikal di berbagai jenjang pendidikan.
"Pancasila harus diajarkan dari secara radikal, kuat, harus menancap di dada anak-anak muda. Sekarang ini hilang. Kalau tidak ada, tentu mereka akan mencari yang lain. Oleh karena, pendidikan itu penting. Bahkan, mulai dari paling dasar, SMP, SMA itu harus," kata Zulkifli Hasan.
Sebelumnya, rencana menghidupkan kembali PMP disampaikan oleh Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, dalam kegiatan peringatan hari guru nasional di kantornya, Senayan Jakarta pada Senin 26 November 2018.
"Ya, nanti kita ada rencana mengubah kembali ke PMP, ini sedang dibuat Pendidikan Moral Pancasila. PMP kita akan kembalikan lagi, karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita. Itu mungkin yang akan kita lakukan," ujar Supriano.
Tujuan rencana penerapan mata pelajaran itu, kata dia, karena adanya persoalan paham radikalisme yang berkembang di Tanah Air. "Jadi gini, ini kan sebabnya masalahnya ada radikalisme dan segala macam kan gitu," kata dia. (asp)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
