Demokrat dan Gerindra Saling Tagih Janji
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menagih janji Partai Gerindra dan Prabowo-Sandiaga pada partainya. Sayangnya, Ia enggan menyebutkan apa saja janji tersebut.
"Jadi kami Partai Demokrat juga bertanya, kalian Gerindra kan juga pernah berjanji ke kami. Sudah kalian penuhi belum janji-janji kalian itu," kata Jansen saat dihubungi, Rabu 14 November 2018.
Saat ditanya apa janji Gerindra, ia meminta agar menanyakan langsung pada partai besutan Prabowo Subianto itu. Sebab janji itu tak bisa diungkap ke publik.
"Jadi kalau kita ini sudah kok memberikan rekomendasi 10,19 persen suara kita ke dia dan itu sudah resmi daftar ke KPU," kata Jansen.
Reaksi Demokrat lanjut Jansen, merespons pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut SBY dan AHY belum memenuhi janjinya mengkampanyekan Prabowo-Sandi. Ia meminta Gerindra tak perlu menagih janji SBY dan AHY. "Jangan menagih janji, kalau janjinya sendiri belum dipenuhi kan gitu," kata Jansen.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mentolerir langkah Demokrat membebaskan calon anggota legislatifnya untuk memilih. Ia enggan memaksa Demokrat untuk total mendukung Prabowo-Sandiaga.
Secara politik, DPP Partai Demokrat resmi memberikan dukungannya kepada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Konsekuensi dari keputusan politik partai di tingkat pusat mestinya diikuti oleh seluruh kader partai dan caleg di semua tingkatan.
Ia menegaskan kalau memang Demokrat mau berjuang memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka ia mengajak agar bersama-sama. Tapi, kalau cara memenangkannya Demokrat dengan cara sendiri, ia berharap bisa berhasil.
"Sejauh ini hubungannya baik Pak Prabowo dan Pak SBY. Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi, walaupun sampai sekarang belum terjadi. Kemudian Pak AHY juga beberapa kali akan mengikuti perjalanan Prabowo atau Pak Sandi, tapi jadwalnya belum pas," kata Muzani.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
