Eggi Sudjana: MUI Harus Rekomendasikan Pemerintah Bubarkan PSI
- VIVA/Dhana Kencana
VIVA – Politikus Partai Amanat Nasional atau PAN, Eggi Sudjana ikut menanggapi manuver Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menolak Peraturan Daerah atau Perda berlandaskan agama.
Eggi pun menyebut PSI sebagai partai yang tak layak berkembang, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Jadi, tolong partai ini tidak layak berkembang, karena menentang Pancasila dan UUD. Jadi, menurut Eggi Sudjana, PSI tidak mengerti struktur hukum di indonesia. Makanya, dengan tidak mengerti, makanya jadi ngaco," kata Eggi, saat dikonfirmasi, Rabu 14 November 2018.
Eggi mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu turun tangan melihat isu yang menjadi konsumsi di publik. Ia juga mengimbau, calon legislatif partai pimpinan Grace Natalie itu cepat sadar akan ideologi PSI yang dianggapnya mengenyampingkan ajaran agama dalam misi organisasi.
"Mereka harus sadar. Kalau dia Muslim, berada di partai yang jelas-jelas anti terhadap Islam. Sama saja, mau ke golongan tidak beriman," jelas Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 itu.
Kemudian, menurut dia, sudah selayaknya MUI memberikan rekomendasi ke pemerintah terkait keberadaan PSI.
"MUI harus merekomendasikan kepada pemerintah untuk membubarkan PSI. Karena, MUI penjaga agama di negeri ini," tuturnya.
Sebelumnya, dalam acara milad PSI, Minggu lalu, 11 November 2018, Grace Natalie, sang ketua umum menyampaikan soal tujuan utama bila lolos ke parlemen secara terbuka di hadapan ribuan kader. Salah satu tugas utama kadernya jika berhasil duduk di parlemen, yakni menolak pembahasan perda-perda yang berbau agama.
Alasan PSI, karena perda agama dinilai dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, dan tindakan intoleransi.
Grace menyebut, partainya menolak peraturan daerah yang berlandaskan agama seperti Perda Injil dan Perda Syariah. Ia juga menyinggung, para Anggota DPR saat ini yang boros dan tak mau tahu akan kebocoran anggaran.
"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda Syariah," kata Grace.
PSI DKI Tolak Amandemen Perpanjang Masa Jabatan Presiden
PSI menilai gagasan perpanjangan masa jabatan akan menciderai demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi pada masa Reformasi.
