Bupati Manokwari Selatan Minta Dukungan DPR Terkait Pembangunan
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima audiensi Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, guna membahas pembangunan infrastruktur strategis, dalam rangka membangun daerah pemekaran untuk mendukung jalannya pemerintahan, serta meningkatkan potensi di daerah tersebut.
Dalam pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018) itu, disampaikan oleh Bupati Manokwari Selatan beberapa catatan aspirasi masyarakat Manokwari Selatan yang meminta dukungan pembangunan dari DPR RI. Namun ada beberapa hal yang menurut Utut harus diprioritaskan.
“Ada sekitar 5 sampai 7 aspirasi, tapi memang ada beberapa yang harus diprioritaskan seperti pembangunan Kantor Bupati yang layak, karena mereka bilang pembangunannya tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga kantor Polres, yang juga ternyata belum,” tutur Utut, usai pertemuan.
Selain itu, secara khusus menurut legislator PDI-Perjuangan ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melakukan transmigrasi para nelayannya ke Kabupaten di Provinsi Papua Barat tersebut.
“Kemudian juga disampaikan bahwa mereka meminta izin kepada kami, mereka bekerja sama dengan Pak Ganjar untuk mentransmigrasi para nelayannya untuk membantu menunjang pendapatan daerah di Papua Barat ini. Nanti akan kami sambungkan dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” sambung legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.
Selanjutnya, Utut berjanji sebisa mungkin seluruh aspirasi tersebut direalisasikan, namun membutuhkan waktu dikarenakan upaya pembangunan tersebut harus dibahas secara lintas sektoral. “Aspirasi mengenai pembangunan di Manokwari Selatan akan kami coba bantu sebisa mungkin tentunya, namun memakan waktu karena sifatnya lintas sektoral. Akan diutamakan beberapa dari 7 aspirasi tadi,” pungkasnya.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
