Parpol Lama Diminta Tidak Risih dengan Agenda 'Bersih-bersih DPR'
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA – Menghambur-hamburkan uang rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat sudah sedemikian jadi sorotan. Ini yang memunculkan desakan perlunya gerakan "Bersih-bersih DPR" untuk mewujudkan lembaga wakil rakyat yang efektif, transparan, dan tidak lagi tercemar dari praktik korupsi.
Gerakan itu akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia jika berhasil duduk di Parlemen pada Pemilu 2019. PSI bakal meminimalisir anggaran DPR yang terlalu boros untuk keperluan maupun fasilitas anggota dewan, jika lolos ke Parlemen pada Pemilu 2019 nanti.
Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyambut positif gerakan yang akan dilakukan oleh partai besutan Grace Natalie itu.
Meski begitu, Ray menilai, partai-partai lama yang sudah nyaman di DPR, akan sulit menerimanya. Sebab, partai politik lama saat ini masih mengandalkan biaya dari negara yang disebabkan masyarakat ogah menyumbang dana parpol.
"Karena baik individu dan partainya kan sekarang hidup dari situ, hidup dari anggaran negara ini. Oleh karena itu kan mereka enggak mau anggaran negaranya diturunkan lagi. Memang hidupnya dari situ. Individu dan partai ini hidup dari anggaran negara ini. Kalau biaya negara ini makin kecil, mereka akan dapat dana makin kecil," ujar Ray dalam keterangan persnya, Minggu, 28 Oktober 2018.
Dia melihat, terobosan ini sangat positif. Selain bagus untuk usaha PSI dalam meraih elektabilitasnya, juga bagus untuk bangsa ini, yang ingin mempunyai wakil rakyat tidak boros dalam menggunakan anggaran.
Ray menilai wajar gerakan ini sebagai usaha PSI untuk menarik rasa simpatik masyarakat guna menaikkan elektabilitas.
Karena itu, Ray minta partai lama yang duduk di DPR saat ini tak perlu risih dengan agenda bersih-bersih dari PSI.
"Itu kan sebetulnya sekaligus kritik bagi PSI kepada partai yang sekarang, dan karena itu enggak perlu diledekin oleh anggota DPR," ujarnya.
Yang disorot adalah fasilitas-fasilitas berlebihan anggota DPR. Misal berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, menurut juru bicara PSI, Dedek Prayudi, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.
Baca: Baca: 5 Modus Penghamburan Uang Rakyat di DPR, Seperti Ini Caranya
"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang. Nah, fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," ujar Dedek.
Tapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
