Nasdem: Kubu yang Tolak Dana Kelurahan Ingin Indonesia Hancur 2030
VIVA – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan dana kelurahan di tahun 2019 menuai pro dan kontra. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani, mengkritik kubu oposisi yang menganggap dana kelurahan ini untuk kepentingan politis.
"Cuma kelompok orang yang ingin Indonesia hancur tahun 2030 yang menolak dana kelurahan," kata Irma, Gedung DPR Senayan, Selasa 23 Oktober 2018.
Irma juga menyayangkan pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno, yang mencurigai penganggaran dana ini. Sandiaga saat itu menyebut “ada udang di balik batu” dalam kebijakan Presiden Joko Widodo ini.
"Nampaknya Cawapres 02 ini bicara dan sikapnya tidak pernah konstruktif dan optimistis bagi program pro rakyat pemerintah," ujar Irma.
Dia pun mengaku optimistis para lurah akan bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut, sehingga tidak diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan lain.
"Silakan lakukan kontrol pada pelaksanaan dan manfaatnya, jangan cuma bisa curiga pada lurah," kata Irma.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, kukuh beranggapan bahwa kebijakan dana kelurahan itu untuk kepentingan politik calon presiden petahana. Mengingat tahun 2019 adalah masa pemilihan presiden, dan Jokowi kembali maju.
"Agaknya sulit menafikan bahwa dana untuk kelurahan ini punya motif politik, model kebijakan bagi-bagi duit seperti ini tidak sehat bagi pembangunan, apalagi tidak dilakukan melalui perencanaan yang matang," kata Dahnil, saat dihubungi, Senin 22 Oktober 2018. (ren)
Minta Dukungan Nasdem-PKS untuk 2024, Edy: Tak Ada Niat Curi Start
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terang-terangan meminta dukungan ke NasDem dan PKS untuk maju ke Pilkada 2024
