Koreksi Jari Bos IMF, Luhut Pandjaitan Akan Dilaporkan ke Bawaslu
VIVA – Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, berencana melaporkan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Bawaslu.
Pelaporan ini terkait aksi Luhut yang mengoreksi pose dua jari Managing Director IMF Christine Lagarde saat penutupan IMF World Bank.
"Memang ada rencana dari tim advokasi dan hukum dari BPN untuk melaporkan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat publik di perhelatan IMF di Bali beberapa waktu yang lalu," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, di Kertanegara, Rabu, 16 Oktober 2018
Eddy mengatakan, dalam video yang beredar sudah jelas bahwa Luhut terlihat mengajak Lagarde untuk berpose satu jari. Dari bukti suara yang didapatkan BPN Prabowo-Sandi juga ada pejabat negara mengarahkan Lagarde untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu kandidat pasangan calon
"Videonya sudah jelas, juga ditunjukkan bahwa ada gerakan tangan yang ditujukan, mulai dari V diarahkan menjadi 1, dari 2 jadi 1. Dan memang terlihat tidak hanya dengan kasat mata tapi audionya pun sudah menunjang apa yang menjadi pembicaraan tersebut dan jelas itu adalah pengarahan untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu kandidat pasangan calon," ujarnya
Hal itu menurut Eddy sangat tidak diperbolehkan. Sebab itu dilakukan dalam forum publik yang penyelenggaraannya menggunakan dana APBN.
"Itu adalah forum yang dibiayai oleh APBN dan dilakukan terhadap pejabat dari negara asing. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari tim advokasi dan hukum untuk mengadukan ke Bawaslu," kata Eddy.
Pengaduan ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco. Segala materi dan bukti sudah disiapkan dan pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Jadi menurut saya itu hal yang sangat wajar (dilaporkan ke Bawaslu), karena setiap dugaan yang kita anggap bisa menciderai pesta demokrasi kita, kita akan proses melalui jalur yang sudah ditetapkan yaitu jalur hukum dalam hal ini ke Bawaslu," ujarnya.
Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan
Tes PCR kedua, kata Junimart, dilakukan menjelang uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan yakni sebelum 14 Februari.
