Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
VIVA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong terus mendorong bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, maupun wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah lebih cepat tersalurkan, terutama ke pengungsi-pengungsi yang selama ini belum tersentuh bantuan.
“Kalau kita lihat, kerusakannya luar biasa. Karenanya, DPR RI merasa perlu sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat Sulteng, terutama Palu, Donggala dan Sigi,” kata Ali Taher saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Dinas Sosial Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 11 Oktober 2018.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan adalah emergency response, dengan terus mengirimkan bantuan sampai 14 hari ke depan, karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan dievakuasi.
Kedua, ia mengatakan menekankan aspek anggaran tahun 2019 untuk masa rekonstruksi dan rehabilitasi. “Untuk tahun ini ada dana siap pakai Rp4 triliun dan untuk tahun 2019 akan kita naikkan menjadi Rp6,5 triliun,” ujar Ali Taher.
Ali Taher berharap, masyarakat Sulteng bisa kembali melaksanakan aktivitas kesehariannya, terutama menumbuhkan perekonomian dan mendapatkan rasa nyaman. Ia mengatakan, pihaknya datang ke Sulteng untuk mendapatkan data yang valid mengenai tingkat kerusakan dan jumlah korban.
“Ini perlu diteliti kembali, kemudian kita akan bicara dengan Kementeriaan Sosial dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Insya Allah akan ada upaya yang lebih cepat,” harap legislator dapil Banten itu.
Ali Taher bersama 16 Anggota Dewan lainnya, selain mendatangi tenda tempat penyembuhan trauma milik Kementerian Sosial di Dinas Sosial Provinsi Sulteng, juga mendatangi beberapa lokasi terdampak bencana paling parah di Palu, meninjau IAIN Palu, serta menemui Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. (dpr.go.id)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
