Anggota Komisi IV: UU Kehutanan Perlu Direvisi
VIVA – Komisi IV DPR RI kunjungi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk jaring masukan terkait pengelolaan sumber daya hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,. Hal ini perlu dilakukan karena undang-undang hutan yang ada dinilai belum mampu memperbaiki kondisi hutan Indonesia yang saat ini masih memprihatinkan.
Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip, mengatakan, bahwa kondisi hutan Indonesia darurat luar biasa untuk perbaikan. Sayangnya, UU Kehutanan belum bisa memperbaiki berbagai persoalan yang ada, sehingga perlu penggantian undang-undang, bukan hanya perubahan pasal per pasal, ujarnya di Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, Rabu 3 Oktober 2018.
Laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hutan Indonesia semakin menyempit akibat pembukaan atau konversi lahan. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yaitu dua juta hektar per tahun. Oleh sebab itu, Urip memandang perlu perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Undang-undang yang telah ada dinilai mereduksi konsep ekosistem hutan dalam fungsi-fungsi terpisah.
Praktik pengelolaan hutan saat ini bersifat eksploitatif dan hanya bertumpu pada korporasi. Sementara masyarakat kurang diberi akses. Seyogyanya, ke depan pengelolaan hutan dilaksanakan berbasis ekosistem yang memfungsikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.
Urip memaparkan, terdapat beberapa hal yang perlu dimasukan dalam undang-undang kehutanan, antara lain menjadikan hutan sebagai salah satu cara mitigasi bencana, perubahan rezim pengelolaan hutan, penguatan daya saing, serta memperkuat komoditas di pasar global.
Politisi dapil Bali ini mengatakan UU Kehutanan dalam perjalanannya telah melalui berbagai dinamika. Banyak permasalahan terkait pengurusan hutan, seperti alih fungsi, pengukuhan, perambahan, perusakan, kebakaran, serta konflik dengan masyarakat adat.Politisi PDI-Perjuangan ini, menyambut baik masukan dan usulan dari akademisi UGM. Pihaknya sangat terbuka untuk menampung segala saran dan gagasan dari berbagai pihak, termasuk UGM.
“Harapannya ada masukan dan pemikiran dari UGM atas konsepsi RUU yang disusun. Kami terbuka lebar menerima masukan dan memperbanyak diskusi untuk mencapai titik temu dalam penyusunan UU Kehutanan,” harapnya. (dpr.go.id)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
