Delegasi Parlemen Malaysia Pelajari Sistem Demokrasi di DPR
VIVA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan delegasi Parlemen Malaysia. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Malaysia Dato’ Mohammad Ariff MD Yusof.
“Kedatangan beliau ke sini untuk melakukan studi banding dan mempelajari sistem demokrasi yang ada di parlemen Indonesia. Tadi sudah diberikan gambaran tentang sistem parlemen yang ada di kita,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya di hadapan awak media, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018 sesaat setelah pertemuan berlangsung.
Delegasi Parlemen Malaysia juga diajak melihat langsung fit and proper test yang tengah berlangsung di Komisi I DPR RI sebagai bahan pembanding untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Malaysia. Legislator Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga mengatakan bahwa parlemen kedua negara akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum selesai antara Indonesia dan Malaysia.
Beberapa di antaranya adalah soal MoU Ketenagakerjaan, masalah perbatasan, serta hambatan perdagangan sawit dan minyak sawit oleh negara-negara Eropa selatan. Tak lupa, legislator dapil Jawa Tengah VII itu dengan bangga mengenalkan aplikasi DPRNOW! kepada delegasi Malaysia yang bisa diakses melalui smartphone.
“Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Cukup pantau dan pelajari saja yang ada di DPRNOW!,” jelas Bamsoet dengan bangga.
Dato’ Mohammad Ariff sendiri mengatakan bahwa Parlemen Malaysia ingin mempelajari tentang sistem di Indonesia, khususnya tentang sistem komisi. Ia ingin melihat cara kerja serta komposisi sistem komisi yang ada di DPR RI sebagai pembanding untuk pemantapan sistem yang ada di Malaysia.
“Kami ingin mempelajari sistem yang ada di Indonesia serta di beberapa negara. Karena harus kami akui, sistem komisi di parlemen Indonesia sangat kuat dan terbukti mampu membuat check and balance terhadap sistem pemerintahan,” puji Dato’. (dpr.go.id)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
