Pengurus dan Kader PKS se-Bali Mundur Massal

Kader dan pengurus Partai Keadilan Sosial wilayah Bali
Sumber :
  • VIVA/Bobby Andalan

VIVA –  Isu perpecahan di dalam tubuh PKS akhirnya memuncak. DPW PKS di Bali menyatakan mundur massal dan membeberkan sejumlah alasan terkait cara kerja DPP PKS.

Jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bali mundur massal dari jajaran struktural partai. Ketua DPW PKS Provinsi Bali, H Mudjiono menjelaskan, ada empat poin yang membuat mereka menyatakan mundur secara massal dari kepengurusan PKS Bali. 

Menurutnya, kisruh  ini bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali pada tanggal 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI, Begini Kata Abdurrahman Suhaimi

Hal itu menunjukkan empat sikap PKS sekaligus menjadi alasan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri massal. Pertama, penggantian kepengurusan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.

"Kedua, DPP PKS anti demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan," kata Mudjiono di hadapan ratusan pengurus dan kader PKS se-Bali di Kantor DPW PKS Provinsi Bali di Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 1 Denpasar, Jumat 28 September 2018.

PKS Kecam Dubes Ukraina Surati Presiden: Enggak Punya Akhlak

Ketiga, masih kata Mudjiono, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini. Keempat, pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi pemilu 2019.

"Oleh karena itu, kami bersama jajaran Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPD), Kader Inti, dan Anggota PKS Se-Bali menyatakan mundur dari Jabatan Struktural Pengurus PKS dan meletakkan status sebagai Kader dan Anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku Pimpinan Tertinggi PKS dengan tembusan kepada Presiden PKS," tegas Mudjiono. 

Ia mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Bali khususnya atas dukungannya selama ini, dan mohon maaf harus menempuh cara ini karena sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS.

"Bagi kami, politik adalah sarana menebar kebaikan dan berjuang untuk bangsa, negara, dan agama.  Kami akan tetap akan berjuang menebar kebaikan dan amar ma’ruf nahi mungkar bagi masyarakat Bali.” (mus) 

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022