DPR Apresiasi Pembangunan Jembatan Gantung Cileduk Wetan, Cirebon

Jembatan gantung tradisional di Indonesia
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rahmad

VIVA – Anggota Komisi V DPR Yosef Umar Hadi mengapresiasi proyek pembangunan jembatan gantung yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Cileduk Wetan, Kabupaten Cirebon. Jembatan gantung tersebut terbukti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga perekonomian daerah.

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

“Kita semua mengapresiasikan atas keberadaan program jembatan gantung ini karena memberikan banyak manfaat seperti ekonomi dan kemudahan koneksi antara desa lainnya terutama bagi anak-anak sekolah, para warga yang ingin beraktivitas,” papar politisi PDI Perjuangan ini saat RDP dengan Dirjen Bina Marga di ruang rapat Komisi V gedung DPR, Senayan, Kamis 27 September 2018.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat ini mengatakan, pembangunan jembatan gantung harus berbasis kepada padat karya karena membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat sehingga para pekerja merasa ikut memiliki dan turut serta dalam merawat juga melindungi aset tersebut.

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

“Pembangunan Jembatan gantung juga harus berbasis kepada padat karya karena memberikan lapangan kerja baru. Dengan demikian, nantinya mereka merasa ikut memiliki dan merasa menjadi milik mereka  dengan syarat ikut merawat aset itu,” imbuhnya.

Seperti yang diketahui Kabupaten Cirebon saat ini setidaknya membutuhkan 16 jembatan gantung yang harus segera dibangun, untuk mempermudah aktivitas dan menunjang mobilitas masyarakat.

DPR Sarankan Aturan Menag soal Toa Masjid Disesuaikan Kondisi Daerah

Jembatan gantung tersebut akan dibangun melalui APBN sebesar Rp7,6 miliar dengan bentangan jembatan sekitar 72 meter dan lebar 4 meter. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan di-deadline sampai akhir Desember 2018 tanpa opsi perpanjangan waktu.(dpr.go.id)

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota Komisi VI DPR RI

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022