Cawapres Ma'ruf Amin akan Temui Ahoker
- Istimewa
VIVA – Para pendukung Ahok atau sering disebut Ahoker di Pilkada DKI lalu belum sepenuhnya mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019. Mereka masih kecewa karena Ma'ruf Amin adalah pemicu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dia pimpin, yang menyatakan Ahok penista agama dan akhirnya dihukum penjara.
"Ada dugaan bahwa pernah melihat masa lalu saya sebagai Ketua Umum MUI. Katanya relawan Ahok agak gimana, rasanya seperti apa. Saya sebetulnya nggak ada salah," kata Ma'ruf di Jakarta, Senin 24 September 2018.
Ma'ruf mengaku sejak lama bergaul dengan siapa saja, apalagi saat ini telah resmi menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. "Saya bergaul dengan siapa pun untuk keutuhan bangsa. Harus kita nomor satukan," ujarnya.
Atas dasar itu Ma'ruf sepakat memenuhi permintaan Insiator Relawan Nasional pendukung Jokowi-Ma'ruf Min, Nusron Wahid untuk bertemu dengan para Ahoker.
"Pak Nusron ingin nanti saya bertemu mereka secara khusus, kalau secara umum di berbagai forum biasa. Perlu ada pertemuan. Dan saya sangat gembira, juga semua kalangan lah saya akan temui untuk kepentingan bangsa," jelasnya.
Sebelumnya Nusron mengakui para Ahoker memang tidak bulat mendung Jokowi karena faktor Ma'ruf Amin yang ketua MUI.
"Nah, kenapa ini perlu kami koordinasikan. Memang beberapa Ahokers yang tergabung dalam Relawan Nusantara, ketika Kiai Ma'ruf ditetapkan menjadi cawapres, sempat ada yang kaget. Karena bagaimana pun juga Kiai Ma'ruf Amin yang memberikan fatwa bahwa Ahok adalah penista agama. Dan Ahok dipenjara pada waktu itu," paparnya.
Namun, stigma itu sudah mulai berkurang. “Setelah kita yakinkan tentang posisi kiai Ma'ruf Amin, Alhamdulillah teman-teman relawan nusantara menerima dan mau melakukan dukungan pada Pak Kiai Ma'ruf. Minimal mereka tidak golput lagi," kata Nusron. (ren)
Ahok Turun Gunung Kampanye Ganjar-Mahfud ke Daerah Rawan 'Pecah-Belah' di Jakarta
Ahok fokus melakukan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kantong-kantong wilayah rawan peralihan di DKI Jakarta.
