Timses Jokowi Disindir Berani Mundur Tiru Dahnil
- tvOne
VIVA – Kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritikan ke barisan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kritikan itu terkait agar sejumlah elite tim pemenangan Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja berani mundur dan tak rangkap jabatan.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean menyindir timses Jokowi yang tak siap kehilangan jabatan. Ia menyebut calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang tak berani mundur dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Banyak sekali yang tidak siap kehilangan jabatan, ya termasuk cawapres Ma'ruf Amin yang tak mau mundur dari Ketum MUI. Mereka sepertinya tak yakin Jokowi menang sehingga jabatan nanti tidak hilang meski Jokowi kalah," kata Ferdinand kepada wartawan, Kamis malam, 20 September 2018.
Ferdinand juga mengikritik elite timses Jokowi yang tak siap untuk demokrasi secara adil. Bagi dia, kubu Jokowi tak siap main fair.
"Saya justru menduga ini akan jadi cikal bakal mereka akan memperalat jabatannya untuk dukung Jokowi," jelas Ferdinand.
Dia pun mengingatkan agar beberapa pejabat yang masuk timses Jokowi agar segera mengundurkan diri. Sebab, mereka digaji dengan uang rakyat.
"Saran, sebaiknya pejabat-pejabat yang jadi timses Jokowi sebaiknya mundur. Mereka digaji rakyat bukan cuma uang pendukung Jokowi," tuturnya.
Ia pun salut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak yang mundur dari aparatur sipil negara (ASN) karena menjadi juru bicara timses Prabowo-Sandi. Dahnil yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah merupakan dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
"Ya bagus, saya hormat dengan langkah berani tersebut," ujar Ferdinand.
Baca: Jadi Koordinator Jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Mundur sebagai PNS
Sebelumnya, dalam susunan timses Jokowi terdiri beberapa nama seperti Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Pengarah. Selain itu, di tim pengarah ada juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemudian, ada juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang masuk Dewan Penasehat. Lalu, ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Perindustrian. (ase)
