Kursi Wagub DKI Jakarta Diserahkan ke PKS

Ahmad Syaikhu, digadang menjadi wagub DKI.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

VIVA - Ketua Bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Dedi Supriadi menyatakan bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta menjadi hak dari partainya dan juga Gerindra sebagai partai pengusung. Namun, dia menyebut, belakangan pos itu sudah diserahkan kepada PKS.

"Diserahkan ke PKS, kami mengajukan dua nama itu. Nama yang sudah muncul Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto," kata Dedi saat dihubungi VIVA, Kamis, 20 September 2018.

Dedi menyebutkan dua nama itu juga pernah disampaikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Tapi hingga saat ini, siapa yang terpilih menjadi wagub DKI di antara dua nama itu, posisinya belum final.

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI, Begini Kata Abdurrahman Suhaimi

"Belum ya, menunggu SK pemberhentian Pak Sandiaga Uno dari Presiden Jokowi," ujarnya.

Dedi menuturkan begitu SK turun, partai pengusung akan mengajukan surat kepada DPRD DKI Jakarta terkait calon pengganti. Setelah itu, para anggota Dewan akan menggelar rapat paripurna.

PKS Kecam Dubes Ukraina Surati Presiden: Enggak Punya Akhlak

Saat ditanya lagi mengenai posisi Partai Gerindra, apakah sudah menyerahkan posisi wagub DKI Jakarta kepada PKS, Dedi membenarkannya. Sebelumnya, nama Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik sempat muncul sebagai salah satu kandidat wagub DKI.

"Insya Allah demikian. Sudah clear sejak awal," tutur dia.

Kursi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dia memilih mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Sementara itu, publik juga tidak begitu asing dengan nama Ahmad Syaikhu. Dia merupakan Wakil Wali Kota Bekasi, dan pada Pilgub Jabar yang lalu sempat menjadi calon wagub mendampingi Sudrajat.

Sedangkan, Agung Yulianto merupakan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta. Dia memiliki latar belakang sebagai pengusaha. (ase)

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022