PKS Klaim Temukan 6,3 Juta Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019
- tvOne
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menemukan pemilih ganda pemilu 2019 usai diberikan Daftar Pemilih Tetap atau DPT oleh Komisi Pemilihan Umum pada 5 September 2018.
Penemuan data pemilih ganda kali ini lebih rendah dibandingkan penemuan data pemilih ganda pada beberapa waktu lalu yang mencapai 25 juta orang dari 137 juta data pemilih yang diterima dari KPU.
Wakil Direktur Data dan Informasi PKS, Pipin Sopian, mengatakan penemuan data pemilih ganda kali ini bersumber dari DPT yang diberikan oleh KPU pada 5 September 2018, dengan jumlah pemilih mencapai 185 juta.
Adapun data ganda yang ditemukan mencapai 6.317.023 dari 185 juta atau lebih rendah data yang sebelumnya dibeberkan PKS sebanyak 25 juta, meskipun data itu berasal dari Daftar Pemilih Sementara atau DPS.
"Sebelumnya yang 25 juta itu memang data DPS yang diterima pada 12 Juli 2018 dari 137 juta pemilih. Yang sekarang 6,3 juta data ganda dari DPT KPU diterima 5 September 2018," jelas Pipin dalam ILC, di tvOne, Selasa 11 September 2018.
Ia mengungkapkan, dalam mengkroscek data DPT tersebut pihak IT PKS kembali memasukkan empat elemen dalam softwear yaitu data NIK, Nama, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir.
"Data DPT yang diberikan KPU memang dikunci empat angka akhir dari NIK untuk jaga privasi, tapi kami tambah elemen krosceknya dalam softwear dari DPS lalu tiga elemen, tambah satu yaitu tempat lahir dan ditemukanlah data itu," jelasnya.
Sementara itu, terkait niat PKS mengungkap ini, Pipin mengungkapkan pihaknya ingin DPT bersih dan pihaknya memiliki pengalaman tidak enak saat 2014 lalu saat pilpres ketika suara Prabowo kalah 9,4 juta dari Jokowi, tapi tak bisa persoalkan DPT di MK.
"Jadi ini waktunya kita harus perhatian soal DPT ini, sehingga kita bisa tahu di antara teman kita terdaftar atau tidak," ujarnya.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
