Fadli Zon: Tanya Rakyat, Hidup Makin Susah atau Mudah
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai saat ini persoalan ekonomi paling penting disoroti, bukan soal tim pemenangan. Menurutnya tim sukses Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang belum rampung ini tidak sulit dibentuk.
"Persoalan ekonomi rakyat itu bukan persoalan teknis, itu persoalan substansi. Jadi kita tahu mana yang harus diprioritaskan. Kalau itu kan masih sampai tanggal 20 masih bisa. Masih ada waktu 12 hari lagi. Sebentar itu urusan sejam dua jam selesai," kata Fadli di Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu 8 September 2018.
Menurut Fadli, di mana-mana rakyat mengatakan hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini semakin susah. Kalau tidak percaya, dia meminta untuk bertanya sendiri saja ke rakyat.
"Ya tanya sama rakyat lah, rakyat merasakan kehidupan semakin mudah atau susah? Ke mana-mana seluruh Indonesia, kalau saya bertanya kepada masyarakat yang saya temui rata-rata mengatakan hidup di era Jokowi ini makin susah," ujar Fadli.
Para pelaku usaha juga menurutnya merasa di era Jokowi ini semakin susah. Hal itu menurutnya bertolak belakang dengan klaim pemerintah dengan statistik-statistiknya.
"Itu pada umumnya merasakan makin susah juga. Jadi justru jangan menipu rakyat dengan angka-angka. Lebih bagus hadapi kenyataan, tapi jangan salah membaca kenyataan. Seolah-olah sekarang ini hidup makmur sudah berhasil dan sebagainya. Itu menipu diri sendiri namanya," kata Fadli.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan saat ini yang paling penting disoroti adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dianggap sebagai masalah bangsa. Bukan sekadar menyoroti masalah timses.
"Jadi menurut saya masalah ekonomi ini adalah masalah bangsa. Masalah tim sukses itu masalah teknis. Jadi ini adalah masalah fundamental bangsa. Setiap kali kita muncul di mana-mana, Pak bagaimana rupiah," ujar Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Jumat 7 September 2018.
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
