Ketua DPR Minta Semua Harus Terima Fakta #2019GantiPresiden Apa Adanya
VIVA – Polemik hashtag #2019GantiPresiden masih berlanjut. Pasca ditolak di Riau dan Surabaya, serta Aceh. Mengingat terdapat dua kubu, yang mendukung dan menolak hashtag itu.
Peran TNI dan Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN), diminta menjadi penengah dari kedua kelompok masyarakat itu. Apalagi menjelang Pilpres 2019.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong ketiga institusi negara itu selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk akibat manuver para politikus.
Bambang mengatakan, sejauh ini kinerja TNI, Polri dan BIN patut diapresiasi karena berhasil menetralkan kondisi di masyarakat di tengah maraknya manuver para politikus.
“Tindakan antisipatif patut diteruskan. Pimpinan DPR berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Riau belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya,” ujar Bambang, Selasa, 4 September 2018.
Bagi Bambang, suasana menuju tahun politik 2019 harusnya tetap menyenangkan. Mengingat prosesi itu disebut pesta demokrasi. Sebagai mantan Ketua Komisi Hukum DPR, menurutnya tidak perlu bereaksi berlebihan atas deklarasi #2019GantiPresiden.
“Pun, ketika para pegiat deklarasi itu punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya,” jelas politikus Partai Golkar itu.
Namun, ketika pergerakan massa pendukung deklarasi dan penolaknya berpotensi menimbulkkan bentrok hingga mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka negara punya kewenangan untuk bertindak melalui aparat.
“Aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan,” katanya.
Atas dasar itu, ia meminta masing-masing kelompok bisa menahan diri. “Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisasi risiko sekecil apa pun,” tuturnya.
