Ajak TNI-Polri Sosialisasikan Kerja Pemerintah, Jokowi Dinilai Politis

Presiden Joko Widodo RAPIM TNI
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso menanggapi santai soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI-Polri di Istana Negara. Jokowi meminta siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018 menyampaikan capaian pemerintah ke masyarakat.

Elite Gerindra Minta Pimpinan dan Dewas KPK yang Baru Tak Layani 'Doorstop' Wartawan

"Ya biar saja. Silakan saja (Jokowi meminta TNI-Polri menyampaikan capaian pemerintah)," kata Djoko dalam acara HUT ke-20 PAN, di kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis malam 23 Agustus 2018.

Menurut Djoko, rakyat sudah pintar menilai apa yang dilakukan Jokowi. "Ya rakyat sudah pinter menilainya," ucap dia.

Media Sosial Akun Gerindra Jadi Tempat Keluhan Warganet ke Presiden untuk Selesaikan Kasus di Tanah Air

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyindir langkah Jokowi tersebut. Menurut Muzani, permintaan Jokowi itu membawa kesan bahwa orang nomor satu di Indonesia ini sedang menggiring prajurit TNI dan anggota Polri pada sikap tidak netral. Apalagi, jika sosialisasi itu dilakukan pada tahun politik.

"Menurut saya, kalau itu dilakukan, maka ada kesan TNI dan Polri bermain politik di waktu tahun politik. Masalahnya di situ," kata Muzani.

Simpatisan dan Kader Gerindra Dukung Iksan-Iriane di Pilbup Morowali

Menurut Muzani, penggunaan TNI dan Polri untuk menyosialisasikan kinerja pemerintah bisa mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan. Jikapun ada keberhasilan, seharusnya pemerintah bisa meredam diri untuk tak terkesan pamer.

"Ya bisa mengarah ke sana. Karena itu menurut saya, biarlah itu jadi sebuah kebaikan orang lain yang mengakuinya tidak perlu ada. Supaya amal itu jadi ikhlas," ucap dia.

Kata Muzani, TNI dan Polri tidak boleh berpolitik. Karena TNI dan Polri punya tugas berat. Sesuai aturan TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, sedangkan Polri bertugas penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

"TNI dan Polri kan tidak berpolitik. Dalam arti adalah kewajiban negara memperkuat TNI dan Polri, jadi saya kira situasinya sekarang ini kalau misalnya TNI dan Polri memberi semacam testimoni akan ditafsirkan sebagai suatu yang politis. Jadi waktu dan momentumnya tidak tepat," ucap dia.

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta.

Kemarin, Jokowi mengatakan, sudah banyak program dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. "Saya titip seluruh perwira juga ikut menyosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," kata Jokowi.

"Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Untuk apa? Kalau kita mau cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya bangun di Jawa,” tutur Presiden. 

“Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cepat. Infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?" tambah Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya