PDIP Sebut Mahar Politik Lebih Parah Ketimbang Gagalnya Mahfud
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan polemik batalnya Mahfud MD sebagai calon wakil presiden tak perlu diperpanjang.
Sambil menyindir, Hasto menyatakan, hal yang perlu disoroti dalam pencalonan pilpres kali ini ialah perihal mahar politik. Menurutnya, dinamika pencalonan wakil presiden di koalisi Jokowi hanya dinamika biasa.
"Buat kita yang lebih parah kan terkait dengan adanya mahar dalam wakil presiden," kata Hasto di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.
Sindiran Hasto merujuk pada pernyataan politisi Partai Demokrat Andi Arief yang kecewa atas sikap inkonsistensi Partai Gerindra dalam penentuan calon wakil presiden.
Malahan, dugaan mahar politik itu disebutkan senilai Rp 1 triliun agar dua partai politik menyetujui pencalonan Sandiaga Uno mendampingi Prabowo Subianto.
Hasto menyatakan, mahar politik suatu kemunduran dalam sistem demokrasi. "Di mana suara rakyat dikerdilkan dengan sebuah transaksi untuk mahar politik dan itulah yang tak diperbolehkan di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan," ujarnya.
Menurut Hasto, jabatan publik seharusnya diisi oleh figur yang berkompeten bukan berdasarkan perhitungan kemampuan finansial.
Apalagi isu itu muncul saat jelang pendaftaran pilpres ke KPU. "Jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis," kata Hasto.
Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah ada pembahasan soal penundaan Pemilu 2024.
