Fahri Hamzah Minta Jokowi Terus Terang Soal Dana Kampanye
- Lilis
VIVA – Politikus PKS Fahri Hamzah meminta, KPU dan Bawaslu membuat aturan yang jelas sejak awal soal pembiayaan kampanye pilpres. Hal ini terkait dengan Cawapres Sandiaga Uno yang menyebut isu mahar Rp500 miliar sebagai dana kampanye.
"Saya usulkan agar KPU Bawaslu khususnya membuat jelas ini dari awal, pertama-tama benar kata Pak Sandi. Saya juga ingin tahu kata dia bagaimana sebenarnya kita membiayai kampanye pilpres, siapa yang menanggung biayanya? Karena jelas pemerintah enggak menanggung, kalau ditanggung privat sedikit uangnya itu," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin 13 Agustus 2018.
Ia menjelaskan, aturan biaya kampanye memang dibatasi Rp5 miliar per individu dan Rp25 miliar untuk koorporasi. Sementara, kampanye harus dilakukan di seluruh Indonesia.
"Karena itu perlu ada pertanyaan, bagaimana membiayai ini. Itu satu, tantangan dari Pak Sandiaga itu positif. Jadi siapa yang harus membiayai ini. Kedua supaya transparan. Jangan di pilpres kaya gini banyak masuk dana-dana hantu, dana-dana gelap. Dana-dana yang membuat suatu hari ada hutang budi dari capres dan cawapres yang harus dia bayar di belakang hari. Jadi lebih baik sistem pembiayaan dibikin transparan," kata Fahri.
Ia mencontohkan, Sandiaga sebagai cawapres misalnya mau membiayai sendiri kampanye. Ia mempertanyakan bagaimana aturannya. Ia juga mengingatkan sebenarnya yang justru banyak uangnya dari kubu Jokowi.
"Harus juga terus terang seperti Pak Sandi, harus terbuka ini duit darimana, siapa yang nyumbang, sebab jangan sampai kita membiarkan definisi dari gotong royong adalah adanya dana-dana gelap apalagi dana haram masuk ke darah politik, dalam hal ini ke darahnya presiden dan wapres. Ya rusak ini. Kepemimpinan akan datang akan disandera orang," kata Fahri.
Ia menilai, Sandi yang terbuka soal isu mahar sebagai biaya kampanye justru sebenarnya ingin meminta nasihat bagaimana seharusnya. Karena uang yang dimiliki Sandiaga besar.
"Memang biaya pemilu itu kalau pilpres masing-masing kandidat Rp3 sampai 5 Triliun. Kalau mau pertarungannya seru. Kalau ngga jelas, jangan dianggap oh Pak Jokowi ga perlu biaya, bohong itu, semua perlu uang kok. Cuma mau dibikin jelas atau tak jelas. Jadi Pak Sandi postif karena membuat kita berpikir ini jelas," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, Bawaslu justru harus memberikan konsultasi soal pembiayaan pemilu. "Pak Sandi bilang saya pakai uang pribadi saya, gimana itu? Ini yang harus dieksplor, ngga usah ngomong ini terima ini tidak terima tapi transparansi Pak Sandi harus dihargai." (mus)
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
