Bawaslu Diminta Periksa Andi Arief soal Mahar Politik
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Badan Pengawas Pemilu diminta membentuk tim investigasi terkait adanya isu mahar politik oleh bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Adalah politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut adanya mahar itu. Andi menyebut kedua partai itu menerima masing-masing Rp500 miliar.
"Bawaslu harus memeriksa Andi Arief yang notabene adalah politisi dari Partai Demokrat serta memanggil nama-nama yang disebut pada tweet tersebut," ujar Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi, Senin, 13 Agustus 2018.
Menurut Aulia, ini baru awal pendaftaran, karena itu Bawaslu harus bertindak cepat. Apabila informasi mengenai mahar Rp500 miliar ini benar, kata Aulia, sebagaimana Pasal 228 UU RI No. 7 tahun 2007 tentang Pemilu, Bawaslu dapat mencoret nama calon presiden atau calon wakil presiden sejak dini.
"Dan terhadap partai yang terbukti menerima mahar tersebut wajib diberikan sanksi. Ini adalah langkah penyelamatan demokrasi di Indonesia," kata Aulia.
Aulia mengatakan, jika Bawaslu tidak segera bertindak dan ternyata tweet Andi Arief soal mahar Rp500 miliar adalah benar, maka demokrasi di Indonesia telah tercoreng, dan Indonesia akan dikenang sebagai negara demokrasi "transaksional".
Oleh karena itu, Aulia mendesak Bawaslu untuk segera melakukan pemeriksaan mengenai masalah ini.
"Kalaupun setelah pemeriksaan nanti ternyata soal mahar Rp500 miliar ini tidak benar, maka pemilik akun twitter Andi Arief yang menyampaikan informasi tersebut dapat dijerat dengan delik penyebaran berita bohong melalui media elektronik," kata Aulia.
Senada, pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta Bawaslu segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap isu mahar politik.
"Harusnya membentuk tim. Saya sebut secara pribadi ini momentum, karena ada pengakuan meski pengakuan dari pihak lain," ujar Ray.
Pengakuan Sandiaga mengenai adanya sejumlah uang untuk PAN dan PKS, menurut Ray, seharusnya cukup menjadi alasan Bawaslu membentuk tim investigasi.
"Menyumbang kepada partai itu maksudnya apa? Kalau enggak jelas bisa masuk mahar. Saya berharap Bawaslu buat tim, minimal memanggil pihak terkait meminta penjelasan," katanya.
Dibantah
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menegaskan tidak ada mahar politik kepada partai-partai pendukung Jokowi-Sandiaga.
"Tidak benar mahar itu, semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Sekarang kita harus pastikan tidak boleh ada lagi hanky panky dalam berpolitik. Masyarakat akan merasa dibohongi," ucap Sandiaga Uno di Kawasan Ancol, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Agustus 2018.
Meski begitu, Sandi memastikan akan mengeluarkan biaya kampanye, tim kemenangan, dan partai koalisi. "Terbuka saja bilang ini ada biayanya. Bagaimana penyediaannya, saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye dan ada bantuan kepada tim kemenangan," ujar Sandi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini juga membantah pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief soal adanya mahar politik sebesar Rp500 miliar yang diberikan oleh Sandiaga Uno untuk PKS dan Partai Amanat Nasional.
Menurut Jazuli, yang disampaikan oleh Andi Arief adalah fakta cerita, tapi bukan fakta realitas. "Andi Arief baru dengar cerita, dapat informasi dari orang lain. Jadi dengar dari orang lain, bukan dari pelaku atau dari internal," ujar Jazuli dalam wawancara di tvOne, Minggu malam, 12 Agustus 2018.
Jazuli memastikan, keputusan PKS menerima Sandiaga Uno bukan karena mahar politik sebesar Rp500 miliar seperti yang dituduhkan. Tapi PKS memutuskan mundur selangkah demi kepentingan bersama.
"Kita nyaris deadlock dalam komunikasi politik karena terjadi tolak menolak. Sesama partai pendukung saling menolak cawapres yang diajukan. PKS mundur selangkah, karena mengutamakan kebersamaan. PKS berlapang dada, kami legowo agar koalisi ini terwujud," ujar Jazuli.
Ia juga mengatakan, PKS membawa aspirasi publik yang ingin ganti presiden di 2019. "Jika komunikasi politik kita buntu, maka aspirasi itu tidak akan terwujud. Itu sebabnya PKS mengalah dan berkorban," ujarnya.
Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini menyayangkan tindakan Andi Arief yang melemparkan isu soal mahar politik sebesar Rp500 miliar tersebut. "Kami ini koalisi, kami ingin mengokohkan supaya koalisi ini bisa menang. Jadi hentikan isu-isu tak berdasar dan tanpa bukti," ujarnya.
Andi Arief Jadi Komisaris PLN, Siapa Pengganti Kepala Bappilu Demokrat?
Andi Arief yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat ditunjuk sebagai Komisaris PLN.
