PKS Tetap Bantah soal Mahar Politik Rp500 Miliar
- Dok. PKS
VIVA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini membantah pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief soal adanya mahar politik sebesar Rp500 miliar yang diberikan oleh Sandiaga Uno untuk PKS dan Partai Amanat Nasional.
Menurut Jazuli, yang disampaikan oleh Andi Arief adalah fakta cerita, tapi bukan fakta realitas. "Andi Arief baru dengar cerita, dapat informasi dari orang lain. Jadi dengar dari orang lain, bukan dari pelaku atau dari internal," ujar Jazuli dalam wawancara di tvOne, Minggu malam, 12 Agustus 2018.
Jazuli memastikan, keputusan PKS menerima Sandiaga Uno bukan karena mahar politik sebesar Rp500 miliar seperti yang dituduhkan. Tapi PKS memutuskan mundur selangkah demi kepentingan bersama.
"Kita nyaris deadlock dalam komunikasi politik karena terjadi tolak menolak. Sesama partai pendukung saling menolak cawapres yang diajukan. PKS mundur selangkah, karena mengutamakan kebersamaan. PKS berlapang dada, kami legowo agar koalisi ini terwujud," ujar Jazuli.
Ia juga mengatakan, PKS membawa aspirasi publik yang ingin ganti presiden di 2019. "Jika komunikasi politik kita buntu, maka aspirasi itu tidak akan terwujud. Itu sebabnya PKS mengalah dan berkorban," ujarnya.
Apalagi, kata Jazuli, Sandiaga punya talenta bagus dalam bidang ekonomi. Apa yang diprogramkan Sandiaga di DKI bisa dijadikan program nasional karena bisa membantu menekan jumlah pengangguran dan mendongkrak perekonomian.
"Kita salut infrastruktur yang dibangun presiden sekarang, tapi itu tidak bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran karena tak bisa menyerap tenaga kerja. Jadi kita ingin membenahi ini," ujarnya.
Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini menyayangkan tindakan Andi Arief yang melemparkan isu soal mahar politik sebesar Rp500 miliar tersebut. "Kami ini koalisi, kami ingin mengokohkan supaya koalisi ini bisa menang. Jadi hentikan isu-isu tak berdasar dan tanpa bukti," ujarnya. (ase)
Andi Arief Jadi Komisaris PLN, Siapa Pengganti Kepala Bappilu Demokrat?
Andi Arief yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat ditunjuk sebagai Komisaris PLN.
