Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin Bicara Keutuhan RI hingga Ekonomi Umat

VIVA – Usai dipilih sebagai cawapres, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin langsung menuju Gedung PBNU di Jl Kramat Raya, Jakarta, Kamis 9 Agustus 2018. Duduk sejajar dengan Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskanadar ia menjelaskan apa yang akan dikerjakan bila menang dalam Pemilu 2019 mendatang.

"Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, mudah-mudahan bisa sampai terpilih dan bisa menjalankan tugas dalam membantu Presiden," kata Ma'ruf. 

Menurutnya sebagai Presiden, Jokowi punya Nawacita. Dan ia sebagai wapres bila nanti terpilih bisa membantu dalam banyak aspek, Pertama dalam menjaga keutuhan bangsa. 

"Kita harus mendorong bangsa ini mematuhi kesepakatan yang menjadi pilar utama bangsa ini, yakni Pancasila dan UUD 1945," ujarnya. 

Yang ke dua, menjaganya melalui ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Ia ingin menjaga agar negara ini tetap utuh. Kemudian yang ke tiga harus aman, damai. 

"Negara yang tidak aman, seperti beberapa negara di luar negeri, misalnya Afghanistan, punya minyak dan sumber daya yang kaya. Tapi tidak bisa memanfaatkan. Karena tidak bisa menjaga keamanannya. Selalu perang, tidak aman, tidak damai. Tidak maslahah. Karena itu saya menambah," paparnya.

Selanjutnya yang ke empat, soal ekonomi. Yang akan ia bangun adalah ekonomi keumatan. Yaitu arus baru ekonomi Indonesia. Pemberdayaan ekonomi umat. 

"Kenapa arus baru, karena arus lama. Triple down effect. Hanya membangun konglomerasi. Tapi ini bukan berarti melemahkan yang kuat. Yang kuat tidak perlu dilemahkan, tapi menguatkan yang lemah. Inilah yang kemudian melahirkan program terdistribusi aset," ujarnya.

Jadi dengan konsep itu konglomerat harus bermitra dengan usaha masyarakat. Juga harus membantu umat. Jadi nanti konglomerat tak lagi memonopoli komoditi dari hulu sampai hilir, tapi melibatkan masyarakat.

"Oleh karena itu semua nanti harus kita penuhi dengan produk lokal, tidak perlu lagi ada impor. Karena kita sumber daya alamnya cukup. Istilah sekarang, kedaulatan pangan harus kita kuatkan," jelasnya.

Kemudian dalam hal industrinya menurutnya harus ditingkatkan teknologinya dengan cara kerja sama dengan berbagai negara. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan masyarakatnya sejahtera. 

Kemudian yang ke lima, soal kedaulatan hukum. "Kita sudah punya perangkat hukum beserta Undang-undangnya, tinggal kita perkuat, karena Undang-undang itu merupakan kesempatan bangsa ini," katanya. 

Istana Respons Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi

Sebanyak 75,6 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas. La

VIVA.co.id

21 Juni 2024