MUI Jabar Juga Larang Eksistensi #JokowiDuaPeriode
- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan eksistensi tagar “Jokowi Dua Periode” dalam bentuk kata apapun agar tidak menyebar di Jawa Barat. Sebelumnya juga MUI menolak eksistensi #2019GantiPresiden di Jawa Barat karena mengandung unsur provokasi dan bersifat inkonstitusional.
“Kepada mereka juga sama, ini belum masanya (kampanye Pilpres),” tegas Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafe’i kepada VIVA, Senin 6 Agustus 2018.
Rahmat menjelaskan, apapun redaksinya pada tagar tersebut, kedua belah pihak tetap harus menahan diri untuk tidak saling menyebar ke ranah apapun. Tagar Jokowi, menurutnya, dinilai wajar, namun untuk kepatutan dan menciptakan kondusifitas dinamika politik di Jawa Barat, hal tersebut agar tidak diserukan karena tetap mengandung unsur kampanye.
Maka Rachmat meminta dua kubu agar menahan diri karena masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum dimulai. Pasalnya, jika kedua belah pihak bermanuver menyebar tagar tanpa diredam, akan memperkuat unsur provokasi di masing-masing pihak.
“Setelah diamati memang ada unsur seperti itu, mengimbaunya di situ. Lebih baik dicermati imbauan kami secara utuh. Memang sensitif, tapi kami punya hak (mengimbau). Semua punya hak,” ujarnya.
Dipertanyakan
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid mempertanyakan sikap MUI sebagai lembaga keagamaan yang mencampuri politik. Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat ini menilai, selama gerakan #JokowiDuaPeriode masih dibolehkan, maka #2019GantiPresiden pun tak bisa dilarang. Dia hanya mengingatkan, kedua kelompok tidak melakukan aksi yang melanggar hukum.
"Semua pihak, baik yang menggelar #2019GantiPresiden dan gerakan dukung #JokowiDuaPeriode diminta untuk tampil beradab," ujar Sodik.
Bahkan, Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan kembali menggelar deklarasi gerakan nasional untuk mendukung Presiden RI Joko Widodo kembali memimpin Indonesia di periode kedua melalui hastag #J2P atau Jokowi Dua periode di Kota Bekasi Jawa Barat, pada Minggu 5 Agustus 2018.
Deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan beberapa elemen masyarakat baik dari partai politik, ormas, tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda.
"Iya ini kali ke lima kami lakukan deklarasi #J2P, Bekasi dua kali, Bandung dan Cianjur. Fokus kami memang di wilayah Jawa Barat, tetapi juga gerakan ini akan kita gaungkan hingga seluruh Indonesia, seperti kemarin kami juga deklrasi di Bali, besok juga di Manado," ujar Anton Charliyan saat deklarasi di Jalan RA Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, pada Minggu 5 Agustus 2018.
Sebagai insiator, Anton menyebut gerakan hastag #J2P disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat karena hastag ini merupakan suara dan doa rakyat untuk Joko Widodo kembali menjabat presiden kedua kalinya. (ren)
Wapres Ma’ruf Amin Bukan Sekadar ‘Ban Serep’ Presiden Jokowi
Wapres KH. Ma’ruf Amin memiliki peran strategis, fungsi substantif dan kewenangan riil dalam Pemerintahan RI di bawah Presiden Joko Widodo.
