Mau Dukung Prabowo, Polisi Hentikan Long March Buruh di Jateng
- ANTARA Foto/Umarul Faruq
VIVA – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menghentikan aksi long march buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Para buruh melakukan long march dari Surabaya ke Jakarta untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres.
Para buruh dilarang melanjutkan perjalanan saat sedang beristirahat di sekitar Stasiun Tawang, Semarang.
"Aparat kepolisian menghampiri peserta long march, setelah itu mereka berbincang-bincang dan pada akhirnya melarang melanjutkan perjalanan dengan alasan tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," ujar Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jateng, Aulia Hakim dalam keterangannya kepada VIVA, Senin, 6 Agustus 2018.
Untuk saat ini, para buruh sementara berada di Kantor DPW FSPMI Jateng. Meski demikian, Aulia menyampaikan, mereka tetap akan melanjutkan aksi long march ke Jakarta karena sempat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum aksi dimulai di Surabaya, Jawa Timur, Minggu kemarin, 5 Agustus 2018.
"Ini sudah merampas kebebasan kami. Mengapa orang jalan kaki dilarang dan harus membawa surat?" ujar Aulia.
Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal merasa heran dengan sikap kepolisian di Jateng. Kepolisian Daerah Jawa Timur sebelumnya tidak mempermasalahkan para buruh saat aksi dimulai di Surabaya.
"Ada apa dengan Jawa Tengah? Padahal aksi serupa yang biasa dilakukan para buruh di Jawa Barat dan DKI Jakarta juga tidak pernah dilarang sedemikian rupa," ujar Said Iqbal.
Rencananya, para buruh akan tiba di Jakarta pada Jumat, 10 Agustus 2018, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Mereka lantas akan bergabung dengan ribuan buruh yang berasal dari wilayah-wilayah lain untuk mengantarkan Prabowo dan pasangannya mendaftar ke KPU.
Pesan Presiden Prabowo ke Menteri Hukum: Jangan Terlalu Banyak Melahirkan UU
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengaku mendapatkan pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan persoalan hukum di Tanah Air. Jangan banyak buat UU.
