PDIP Anggap Ijtimak Ulama Ala GNPF Tak Memaksa Orang
- Syaefullah/VIVA.co.id
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi perihal ijtimak ulama yang digadang-gadang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama soal calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Umum 2019.
Menurut Hasto, usulan GNPF-Ulama itu merupakan hasil dari adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi, sehingga pihaknya yakin tak ada unsur paksaan dalam merespons rekomendasi tersebut.
"Semua itu kan dalam berserikat dan berkumpul dijamin konstitusi. Jadi kami percaya enggak ada paksa dan memaksa dalam negara demokratis," kata Hasto di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 5 Agustus 2018.
Hasto menuturkan, bahwa saran, usulan dan masukan dari pihak manapun, merupakan aspirasi politik yang berhak disampaikan siapapun dalam kehidupan berdemokrasi.
Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa pemilu yang menjadi cara bersama dalam menentukan pemilihan presiden dan wakilnya, hanyalah metode yang nantinya menghasilkan presiden dan wakil presiden yang harus diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Semua boleh menyampaikan aspirasi politiknya, tapi kami mengingatkan bahwa pemilu ini hanya alat hanya cara. Pemimpin siapapun yang terpilih nanti itu menjadi presiden kita bersama," ujarnya.
Analisis Komunikasi Politik dalam Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati
Wacana Pertemuan antar Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan segera dilaksanakan.
