Ketum GNPF Ulama: Presiden ke-4 Kita Seorang Ulama
- IG Abdul Somad
VIVA - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membungkam pihak-pihak yang menyebut ulama tidak boleh maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
Yusuf menyebut Indonesia pernah dipimpin oleh seorang ulama yang tidak diragukan lagi kapasitas keulamaannya.
"Presiden ke-4 kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang ulama," kata Yusuf dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di tvOne, Kamis, 2 Agustus 2018.
Masyarakat di Tanah Air tentu sangat familiar dengan Abdurrahman Wahid yang juga akrab disapa Gus Dur. Dia merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan sekaligus putra dari tokoh NU, Wahid Hasyim serta cucu dari Hasyim Asy’ari.
Yusuf menegaskan bahwa pihak-pihak yang menolak partisipasi ulama dalam sirkulasi kepemimpinan negara sudah ketinggalan. Apalagi, wakil presiden saat ini, Jusuf Kalla, pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia.
"Itu satu tingkat di bawah ulama," ujarnya.
Yusuf menegaskan Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dia menyampaikan bila seorang muslim memegang kekuasaan, mereka senantiasa melindungi kaum non muslim.
"Berbeda kalau kita dalam posisi minoritas, banyak dizalimi," ujarnya.
Dia menyebut wajar jika ulama mendorong seorang muslim menjadi capres atau cawapres karena umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas.
Sebelumnya, GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama. Dalam forum tersebut, mereka merekomendasikan dua paket capres-cawapres. Pertama adalah Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jusfri. Kedua, Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad.
Belakangan, nama terakhirlah yang menimbulkan reaksi yang cukup kuat di publik. Sejumlah pihak menyambut baik dan antusias atas munculnya Ustaz Somad sebaga cawapres, namun ada pula yang menolaknya. (ase)
Rektor Pakuan: Klaim Menang Pilpres 2019 Agar Disikapi Hati-hati
Klaim kemenangan hasil Pemilu 2019 harus pastikan dari sikap KPU.
