MUI Dukung Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang di Jabar
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVA – Majelis Ulama Indonesia mendukung langkah MUI Jawa Barat agar deklarasi gerakan tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Tanah Pasundan. Larangan ini untuk mencegah konflik di tengah tensi politik saat ini.
Tak hanya Jabar, MUI Pusat berharap hal tersebut tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
"Sikap hati-hati MUI tersebut semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan, dan ancaman perpecahan bangsa," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.
Zainut menjelaskan, penting mencegah kerusakan dalam agama. Hal ini untuk membangun kemaslahatan sesuai kaidah fiqih yaitu dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih. Yang artinya, menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan.
Untuk itu, MUI mengimbau kepada elite politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis. Imbauan ini agar menekan konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya berpotensi mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Semuanya harus patuh dan tunduk dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada," katanya.
Baca: Mustofa: Neno Warisman Dipersekusi, Aksi #2019GantiPresiden Membesar
Menurut dia, di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti presiden atau mempertahankan presiden. Namun, hendaknya hal tersebut dilakukan sesuai dengan etika, akhlak dan semangat untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan.
Kata dia, aksi gerakan #2019GerakanPresiden bisa dilakukan saat masa kampanye. Memilih waktu yang tepat dan bijak harus dilakukan. Sebab, ketika sudah memasuki masa kampanye pemilu, masyarakat dapat memahami hal tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi. (ase)
Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Akan Temui Anies Sore Ini, PKS: Silaturahmi Minta Dukungan
Aher berharap, pertemuan antara Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan Anies ini bisa mendongkrak elektabilitas jelang hari pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang.
