Akbar: Ketimbang JK, Airlangga Lebih Pas Jadi Cawapres Jokowi

Akbar Tandjung
Sumber :
  • ANTARA/Puspa Perwitasari

VIVA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan sosok Airlangga Hartarto lebih cocok jadi calon wakil presiden Joko Widodo untuk bertarung di Pemilihan Presiden 2019 mendatang daripada Jusuf Kalla. Pasalnya, jika dilihat dari konteks partai tentu pilihan lebih tepat ke Airlangga karena Airlangga kini Ketua Umum Golkar.

Sekjen OECD Temui Prabowo di Istana Jakarta

"Ya kalau dalam konteks Golkar ya tentu yang formal berada dalam kepemimpinan Golkar kan Airlangga. Ya kalau mewakili Golkar ya Airlangga. Pak JK kan sudah lama enggak di Golkar," ujar dia di kawasan Jakarta Selatan, Kamis 26 Juli 2018.

Soal JK yang jadi pihak terkait gugatan masa jabatan presiden-wakil presiden, menurut dia MK melihat JK memenuhi legal standing hingga akhirnya kini gugatan diproses.

Government Lowers Airfares to Boost Holiday Travel Demand

"Konstitusi kita ya dua kali, tetapi ya memang dari pendapat-pendapat, pikiran-pikiran mengatakan bahwa memungkinkan lebih dari dua kali. Dengan semangat itulah maka mengajukan JR tetapi karena pada JR sebelum-sebelumnya tidak diterima karena tidak memiliki legal standing disinilah kehadiran Pak JK. Dia dianggap memenuhi legal standing karena memenuhi wapres," katanya.

Lebih lanjut ia menghargai jika JK mau mencalon lagi jadi cawapres bila gugatan yang dilakukan Partai Perindo itu putusannya diterima. Sebab, kata Akbar itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Pemerintah Bakal Turunkan Harga Tiket Pesawat Jelang Libur Nataru

"Kalau dia meyakinkan memenuhi yang diamanatkan konstitusi, maka dia ikut dalam JR, tapi dia juga harus siap kalau seandainya MK mengatakan tidak. Dia harus menerima dan menjelaskan ke publik. Ikhlas. Kalau memungkinkan ya dia berhak maju. Tapi kita lihat apakah Pak Jokowi akan mengajak dia, tergantung juga liat nanti," ujar Akbar. (ren)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di

img_title
VIVA.co.id
28 November 2024