Mahfudz: Suara PKS Seperti di 2014 Sudah Alhamdulillah
- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq sudah tidak lagi dimasukkan sebagai calon legislatif PKS pada 2019. Mahfudz enggan menduga-duga apakah dia dicoret karena bukan pimpinan saat ini.
"Ya sejauh ini enggak pernah ada penjelasan, maksud saya dalam kasus saya, nama saya akhirnya enggak ada dalam list calon anggota dewan. Itu kan karena enggak ada penjelasan jadi saya juga enggak tahu apa alasannya. Menduga-duga nanti salah," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Juli 2018.
Menurut dia, di bawah pimpinan Sohibul Iman ini terjadi banyak perubahan kebijakan. Banyak bakal caleg yang juga dipindahkan daerah pemilihannya, meskipun bukan daerah asalnya.
"Tapi memang 2019 banyak perubahan-perubahan, termasuk yang incumbent atau petahana di DPR juga ada yang pindah dapil, berubah nomor urut," ujar mantan Ketua Komisi I DPR ini.
Mahfudz berharap kebijakan penyusunan daftar caleg dari pimpinan bisa membuat PKS lebih solid di 2019. Namun, Mahfudz juga khawatir yang terjadi malah sebaliknya sehingga merugikan PKS.
"Gejala yang ada justru saya malah khawatir. Itu malah mengurangi daya paksa untuk menggalang suara di bawah, apalagi pileg dan pilpres digabung waktunya kan, jadi tambah berat sebenarnya," kata Mahfudz.
Bisa Bertahan
Meskipun sudah dipastikan gagal nyaleg dan tersingkirnya banyak nama potensial, Mahfudz berharap PKS tidak mengalami kekalahan telak di 2019. Dia menilai PKS sudah untung bertahan dengan suara dalam pemilihan legislatif sebelumnya.
"Saya berharap bisa bertahan di suara 2014 itu sudah alhamdulillah," kata dia.
Sebelumnya, politikus PKS, Fahri Hamzah, meramalkan pada 2019 raihan suara PKS bakal tenggelam dan parpol itu hilang. Menurut dia, salah satu alasannya karena dari awal pendaftaran calon legislatif sudah bermasalah.
"Saya menduga tahun depan partai ini (PKS) hilang. Tidak masuk threshold. Threshold 4 persen," kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, Selasa 17 Juli 2018. (ren)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
