Bagi Amien Rais, Akuisisi Saham Freeport Hanya Bohongan
- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menghadiri acara halal bihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Amien Rais menyinggung masalah akuisisi saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah baru saja menandatangani head of agreement terkait akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Menurut Amien, hal itu hanya sebuah kebohongan.
“Seolah-olah kita sudah senang karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu hanya, maaf, bohong-bohongan, karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka. Gitu," kata Amien di aula Masjid Al-Furqon, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Juli 2018.
Namun, Amien tidak mau melanjutkan ucapannya soal Freeport itu. "Saya tidak ingin mendalami ini karena ada yang lebih ahli, nanti saya bisa keliru," ujarnya.
Selain membahas masalah Freeport, mantan ketua MPR ini berbicara tentang kondisi bangsa dan kepemimpinan. Dia menyebut bangsa Indonesia dewasa ini memerlukan sebuah upaya yang terkait konstruksi sosial.
"Kiranya tidak berlebihan bila dikatakan saat ini bangsa Indonesia sudah mengalami krisis eksistensial, jadi mungkin keberadaan bangsa kita ini sesungguhnya amat sangat kritis sekarang ini," ujar Amien.
Karena itu, lanjutnya, perlu ada pemimpin baru yang memahami masalah bangsa dengan baik, paham cara mengatasinya, serta punya keberanian untuk melakukan perubahan atau perbaikan yang dibutuhkan.
"Saudara, saya kira kondisi pemimpin sebuah negara tentu paham masalah dengan bagus, kemudian punya keberanian. Kalau cuma paham masalah tapi tidak punya keberanian, itu jadi bangsa kemayu," ucapnya.
PT Indonesia Asahan Aluminium dan Freeport-McMoran Inc (FCX) secara resmi telah menandatangani Head of Agreement atau Penandatanganan Pokok-Pokok Kesepakatan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson bersama Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.
