Fahri Hamzah Bocorkan Rencana PKS Pecat Kader Senior
- Repro Twitter
VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah membocorkan rencana Partai Keadilan Sejahtera untuk memecat beberapa kader seniornya.
Rencana itu diungkapkan Fahri Hamzah dan serangkaian tulisan yang dikicaukannya melalui akun Twiter pribadinya seperti dikutip VIVA, Sabtu, 23 Juni 2018.
"Saya baru mendengar rencana pemecatan beberapa kader senior. Entahlah apa sebabnya. Tapi dugaan saya sama. Ini soal perbedaan pendapat tentang situasi. Harusnya semua diselesaikan dengan dialog. Bukan perintah diam dan taat. Sebab ini institusi politik bukan tarekat," tulis Fahri.
Dalam rangkaian Tweetnya, Fahri awalnya mengatakan sedang mencemaskan kondisi PKS saat ini, Fahri menyebut suasana di PKS sedang mencekam. Seperti adanya permusuhan. Bahkan, pimpinan PKS mengaktifkan patroli untuk mengecek kesetiaan setiap orang.
"Sebagai kader, saya mencemaskan kultur baru dalam tubuh PKS sekarang...Tiba2 suasananya mencekam...Tiba2 suasana tegang dan seperti ada permusuhan...pimpinan mengaktifkan patroli dan mengecek loyalitas setiap orang...ini bukan kultur berpartai apalagi demokrasi..," tulisnya.
Fahri mengatakan, dia sangat kecewa dengan kondisi PKS ini, apalagi terjadi di tahun politik, yang seharusnya PKS lebih solid untuk bertempur.
"Padahal ini musim perang, pimpinan seharusnya menggalang persatuan bukan perpecahan. Situasi ini memerlukan Konsolidasi dan Menggalang mobilisasi. Tetapi pimpinan justru melakukan persekusi dan intimidasi. Aneh sekali. Mau ke mana kita?," kata Fahri.
Fahri menuturkan, di dalam PKS kini ada dua kubu terpisah, bahkan kedua kubu itu memiliki julukan sendiri.
"Padahal ini waktunya mengerahkan pasukan dan siapapun yang mau berperang...tapi malah di dalam ada yang memisahkan barisan...mereka memproduksi istilah #OSIN untuk orang sini dan #OSAN untuk yang mereka yang dianggap melawan pimpinan partai. Orang sana," kata Fahri.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
