Ada yang Spesial dari Debat Pamungkas Pilkada Jatim Besok
- VIVA/Rahmad Noto
VIVA – Debat publik ketiga dua pasangan calon Pemilihan Gubernur Jawa Timur akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi setempat pada Sabtu malam, 23 Juni 2018. Bertema 'Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik', debat akan disiarkan secara langsung oleh tvOne.
Debat publik ketiga ini adalah penampilan terakhir dua pasangan calon Pilkada Jawa Timur, yakni paslon nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan paslon nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur.
Besoknya, yakni Minggu, 24 Juni 2018, adalah awal masa tenang sampai pada pemungutan suara, Rabu, 27 Juni 2018.
Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, menjelaskan bahwa debat publik kali ini terbagi menjadi enam segmen. Semua segmen hampir sama dengan yang dilaksanakan pada dua debat publik sebelumnya.
Pembedanya ialah, pada pertanyaan yang disaring dari masyarakat secara langsung dan diajukan melalui panelis.
Yang spesial, lanjut Eko, ialah pada segmen kelima. Pada segmen ini, pertanyaan diajukan oleh panelis dengan menggunakan gaya dan bahasa khas Jawa Timuran. Jawaban juga disampaikan oleh paslon dengan bahasa Jawa Timuran.
"Ini yang beda dari sebelumnya, kami masukkan local wisdom. Sebelumnya kami maunya mengundang Cak Kartolo, ikon Jawa Timuran, tapi ternyata beliau kemudian berhalangan," kata Eko di kantor KPU Jatim, Surabaya, pada Jumat, 22 Juni 2018.
Manager News Production tvOne, Wahyu Kustyanto, mengatakan bahwa tvOne hanya menyediakan publikasi atau siaran pada debat publik paslon Pilgub Jatim itu. Adapun semua materi debat disiapkan oleh pihak KPU. "tvOne tidak menyiapkan apapun terkait materi," katanya.
Debat publik tersebut akan disiarkan dengan durasi selama dua jam, yakni dari pukul 19.30 sampai 21.30 WIB. Adapun acara debat akan dipandu moderator yakni presenter cantik tvOne asal Surabaya, Jawa Timur, Brigita Manohara.
Daftar 15 Pasangan Calon Kepala Daerah di Jatim Ajukan Sengketa Pilkada ke MK
Sebanyak 15 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Jawa Timur mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menjelaskan, b
