Demokrat Tuding Ketidaknetralan atas Pengangkatan Iriawan
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD), Ferdinand Hutahaean menyesalkan keputusan pemerintah yang melantik Komjen Pol.Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, diketahui sempat membatalkan semua unsur Polri mengisi posisi penjabat gubernur (pjs).
"Yang jelas kita dari PD prihatin ya, menyayangkan dan menyesalkan keputusan pemerintah untuk menunjuk Komjen Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat," kata Ferdinand saat dihubungi pada Senin 18 Juni 2018.
Ia menyebutkan sekitar Maret lalu, Menko Polhukam membatalkan semua usulan pejabat Polri menjadi penjabat gubernur. Namun hari ini hal tersebut terbukti terjadi.
"Jadi kami menyanyangkan karena kita khawatir Pilkada di Jabar ini menjadi tidak netral karena di sana ada orang Polri yang maju sebagai Cawagub berpasangan dengan TB Hasanuddin dari PDIP," kata Ferdinand lagi.
Menurutnya, dugaan kecurigaan itu semakin kuat karena TB Hasanuddin yang didampingi Anton Charliyan yang berasal dari Polri berasal dari partai penguasa yaitu PDIP. Ia menganggap hal ini sebuah tindakan yang tidak bijak.
"Seharusnya pemerintah bisa lebih bijak mengangkat Plt Gubernur lain yang bisa lebih kita anggap netral posisinya di dalam pilkada ini. Tapi ini karena wewenang pemerintah kita hormati tetapi kita tetap menyatakan sebuah langkah yang tidak bijak dari pemerintah," kata Ferdinand. (ren)
Indikator Politik: Dedi Mulyadi Unggul Telak 71,5 Persen di Pilgub Jawa Barat
Elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan jauh mengungguli tiga pasangan lainnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik.
