AHY: Dengarkan Suara Rakyat, Pemerintah Jangan Kebablasan
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Sabtu malam tadi menyinggung sejumlah persoalan bangsa saat ini dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk soal jargon revolusi mental yang mulai terlupakan.
Secara tegas, dalam pidato di Jakarta yang disiarkan tvOne, AHY juga menyentil masalah kekuasaan dalam konteks tata negara, yang dianggap selalu merasa benar. Bagi dia, negara dan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekuasaan untuk merampas kebebasan individu.
"Dalam konteks yang lain, kebebasan individu juga ada batasnya. Kebebasan bukan berarti kebablasan. Kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangka besar kepentingan bangsa dan negara. Demikian pula dengan kekuasaan. Dalam konteks tata negara, kekuasaan ada batasnya, tidak boleh bersifat absolut.
Maka, jangan menghalalkan segala cara. Negara dan Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekuasaan untuk merampas kebebasan individu," kata AHY dalam pidatonya.
Dia melanjutkan, jika para pemimpin menghormati dan menyayangi rakyatnya , maka rakyat juga akan menghormati dan menghargai para pemimpinnya. Karena itu, dia berharap kondisi seperti ini dapat tercipta demi kokohnya persatuan dan kerukunan bangsa.
Persatuan dan kerukunan, menurut AHY, adalah pondasi dari stabilitas politik, sosial dan keamanan nasional. Kondisi yang demikian itu akan memberi ruang dan kesempatan kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa guna mengatasi masalah ekonomi maupun persoalan krusial rakyat lainnya.
"Terjaga stabilitas politik, sosial dan keamanan. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah Presiden SBY, yang didukung penuh oleh Partai Demokrat dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata selama 10 tahun kepemimpinannya," lanjut mantan perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor itu. (ren)
Prabowo Kenakan PPN 12 Persen Hanya Barang Mewah, Ketum AHY: Demokrat Dukung Keberpihakan ke Rakyat
Demokrat Dukung Prabowo yang Kenakan PPN 12% ke Barang Sangat Mewah
