Bima Arya Luncurkan Buku Perjuangannya, AHY Ikut Hadir
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA - Tokoh muda yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, meluncurkan buku terkait kiprahnya di jagad perpolitikan nasional.
Buku berjudul #AbdiBogor yang ditulis oleh Fenty Effendy ini, mengisahkan Bima Arya sejak memulai karir sebagai akademisi, pengamat politik hingga terpilih menjadi pejabat publik. Menurut Fenty, buku ini telah ditulis kedua kalinya di tahun 2013 sejak Bima terpilih menjadi Wali Kota Bogor.
"Buku ini semacam sekuel. 2013 tentang alasan kenapa Bima memutuskan jadi pejabat publik. Ini kelanjutannya yang dia cita-citakan, diidam-idamkan di kota kelahirannya Bogor," kata Fenty saat mengisahkan awal mula menulis buku #AbdiBogor di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 28 Mei 2018.
Saat memberikan sambutan, Bima sedikit merangkum pengalamannya menjadi kepala daerah. Politisi Partai Amanat Nasional ini, awalnya diragukan ketika maju dalam kontestasi Pilkada karena tak punya logistik 'gemuk'. Namun di sisi lain, ia sangat yakin, usahanya yang dulu kerap mengkritisi Bogor harus dimulai dengan masuk ke dalam birokrasi itu sendiri.
"Ada saatnya sebagai pengamat berjuang dengan lisan. Dan 2013 memutuskan berjuang dengan tangan dan masuk ke dalam sistem," kata dia.
Bima pun menyebut, realitas politik tentu berbeda dirasakan ketika berada di luar. Jika dulu ia yakin bisa berjuang tanpa uang. Di saat yang sama, kata dia, uang bisa penting karena dibutuhkan untuk pembangunan, merawat jaringan dan membuat suatu kota stabil.
"Di situ lah dibenturkan pada pilihan. Sejauh mana kita berkompromi atas praktik tadi. Saya kemudian meluruskan batas toleransi tadi. Politisi harus menentukan sejauh mana kita punya ambang batas toleransi. Dan di situlah proses belajar yang tidak pernah berhenti," ujarnya.
Dalam acara turut hadir Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kosgama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (mus)
Wamendagri Setuju Bansos Disetop Selama Pilkada: Supaya Tidak Disalahgunakan
Anggota DPR mengusulkan agar penyaluran bansos diberhentikan sementara hingga kontestasi Pilkada 2024 rampung.
