PAN: Otak Pengusul Gaji BPIP Harus Diperiksa Kesehatannya
VIVA - Wakil Ketua DPR Fraksi PAN, Taufik Kurniawan, menilai perlu dicari 'otak' dari pihak yang menyodorkan daftar gaji anggota dan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, hal ini menjadi polemik yang juga perlu ditinjau ulang.
"Saya lagi mencari siapa otaknya di balik siapa yang menyodorkan daftar gaji itu, atau tunjangan dari BPIP itu, sehingga sampai di atas posisinya yang tidak mencerminkan itu sendiri," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.
Ia secara pribadi masih berprasangka baik terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam BPIP. Sebab, mereka diduga tidak tahu terhadap tunjangannya.
"Tapi kalau kemudian lantas sudah jadi polemik, maka sebaiknya ditinjau ulang. Karena sekali lagi semangatnya masa di atas gaji presiden," kata Taufik.
Ia mempertanyakan otak di balik draf tersebut. Sebab, ia yakin presiden tak detail soal itu. Persoalannya pasti ada proses di dalam mekanisme lembaga kepresidenan sampai presiden menandatanganinya.
"Saya enggak menyalahkan Pak Presiden, tokoh-tokohnya, tapi otak di balik yang mengusulkan ini harus diklarifikasi atau diperiksa dulu kesehatannya. Karena ini masalah pembina Pancasila. Kan kasihan sekarang publik sudah tahu dan beliau-beliau terpojokkan. Diklarifikasi dulu oleh pemerintah dipertimbangkan jalan mana yang terbaik," kata Taufik.
Ia memahami publik yang terkejut dengan persoalan tersebut. Tapi ia yakin pasti sebelumnya mereka tidak diberitahu.
"Katakanlah misalnya seperti Bu Mega. Beliau adalah mantan presiden kita. Jadi tidak dalam pikiran saya, Bu Mega pun dalam posisi diberitahu atau yang meminta karena sudah sangat tidak pada kelasnya. Karena beliau tokoh nasional, mantan presiden," kata Taufik.
Meski begitu, ia menambahkan seharusnya gaji presiden adalah top of mind atau bisa dikatakan presiden direktur tingkat nasional milik negara. Sehingga kalau ada gaji direksi BUMN lebih besar dari presiden, gubernur Bank Indonesia, apalagi ini BPIP maka struktur gajinya harus distandarisasi.
"Jadi enggak seperti sekarang, tiba-tiba ini kaget dan seterusnya. Kasihan juga yang enggak ngerti, seperti Bu Mega, saya yakin enggak tahu juga beliau dan ini sekarang telah menjadi sorotan publik," kata Taufik.
Ia pun meminta agar persoalan ini segera diklarifikasi. Sebab, dianggap sangat merugikan bagi tokoh-tokoh tersebut.
"Karena ini bukan arena politik, ini arena di dalam masyarakat untuk mengisi membina BPIP. Inilah yang kaitan semangatnya pun, dan sifatnya lebih baik volunteer sukarela. Karena yang kita lihat ketokohannya. Mana ada ketokohan di bayar. Ini kan enggak pas," kata Taufik.
Ia melanjutkan kalau ketokohan dipinjam untuk mensosialisasikan Pancasila, sangat tidak elok seolah-olah ada ketokohan bayaran. "Tapi kalau itu sekretariatnya barangkali butuh, untuk administrasi iya, sekretariat jenderal," kata Taufik.
