Megawati Digaji Ratusan Juta, Gerindra Anggap Abaikan Rakyat
- ANTARA FOTO/Aji Styawan
VIVA – Partai Gerindra mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan gaji sebesar Rp112 juta kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Uang sebesar itu, menurut anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade, tentu saja lebih besar daripada gaji presiden dan menteri.
Ia menilai pemerintah kurang peka terhadap masyarakat. Sebab kini banyak rakyat yang kehidupannya susah.
"Pengangguran meningkat, ekonomi jeblok, eh elite diberi gaji wah (besar). Rezim ini tidak memikirkan perasaan rakyat," kata Andre saat dibubungi pada Senin, 28 Mei 2018.
Badan baru
BPIP adalah badan baru yang didirikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2018. Tugasnya, di antaranya, membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Lembaga itu sebenarnya bermula dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk pada Mei 2017. Presiden kemudian meningkatkan status lembaga itu menjadi BPIP pada Februari 2018.
Semua pejabat dalam badan baru itu digaji dan menerima sejumlah fasiltas yang diberikan oleh negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji Rp112.548.000 per bulan. Beberapa anggota lain dalam Dewan Pengarah digaji masing-masing Rp100.811.000 per bulan. Mereka, antara lain Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji Rp76.500.000. Petinggi eksektif lain dalam badan itu juga berhak mendapatkan gaji, masing-masing Rp63.750.000 untuk wakil kepala, Rp51.000.000 untuk deputi, dan Rp36.500.000 untuk staf khusus.
Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, penghapusan utang macet UMKM dalam bidang Petani perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan adalah amanat Pancasila.
