Provokasi Debat Pilgub Jabar Dinilai Untungkan Paslon Asyik
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Pendamping calon Gubernur Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara mengenai keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat yang menyatakan pasangan Sudrajat-Syaikhu bersalah karena melakukan aksi angkat kaus #2019GantiPresiden saat debat Pilgub Jabar putaran dua pada Senin malam, 14 Mei 2018, lalu.
Uu menilai, aksi angkat kaus pasangan yang diusung Gerindra, PKS dan PAN itu, masih dalam kewajaran dalam momentum politik.
"Menurut saya sah-sah saja, karena ini wilayah politik. Politik selalu memanfaatkan momen kapanpun dan di manapun. Apalagi menurut kami tidak ada larangannya," ujar Uu dalam sambungan telepon, Kamis 17 Mei 2018.
Bahkan, menurut Uu, aksi tersebut tidak mengganggu materi debat antar pasangan calon dan tidak terlalu penting untuk diresposn secara berlebihan. Bupati Tasikmalaya ini menilai sikap tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi.
"Selama tidak substantif, biarkan saja. Kita harus dewasa dalam berpolitik. Kalau kita ingin demokrasi harus siap beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Selama kita tidak siap beda, kita hidup tidak akan pernah bersama (bergandengan)," terangnya.
Saat ini, dengan adanya sikap protes dari salah satu pasangan calon, tak dimungkiri akan menguntungkan paslon Asyik. "Justru kalau diramaikan, mereka akan lebih untung. Dengan ramai dibicarakan, berarti gerakannya sukses," ujarnya.
Politikus PPP ini berharap semua pihak agar meredakan situasi tersebut. "Kalau hal itu ditanggapi dengan ramai seperti ini, akan lebih ramai, lebih panas situasinya. Kita tidak ingin Pilgub Jabar ini tercoreng," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyatakan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang diusung Gerindra, PKS dan PAN, Mayjend (purn) Sudrajat-Ahmad Syaiku bersalah dalam debat putaran kedua Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
"Apa yang dilakukan itu sudah melanggar peraturan KPU tentang kampanye dan melanggar tata tertib debat. Bahwa dalam forum tersebut tidak boleh membawa atribut di luar atribut dari yang sudah disepakati atau ditetapkan KPU," tegas Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto seusai gelar perkara di Bandung, Rabu 16 Mei 2018.
Menurutnya, kaus ganti presiden yang dibawa saat debat hingga mengakibatkan suasana nyaris bentrok antara pendukung Jokowi-Prabowo. Hal itu terjadi lantaran tidak dilakukan karena bukan perangkat kampanye yang disetujui hasil rapat penyelenggara dan masing-masing tim kampanye.
"Pemilihan Presiden belum ada tahapannya, ini Pilgub Jabar. Ini mau jadi Presiden atau mau jadi Gubernur? Kita atur nanti tata tertibnya, kita tambah lagi agar kejadian kemarin tidak terulang," katanya.
Asal mula
Aksi nyaris adu jotos itu bermula dari akhir pernyataan yang disampaikan pasangan calon nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik).
Saat itu, Sudrajat menyatakan jika pihaknya terpilih, maka pada 2019 akan terwujud slogan ganti Presiden. Pernyataan tersebut disambut wakilnya, Syaikhu yang langsung mengeluarkan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden.
Tak ayal, aksi tersebut mengundang reaksi keras masa pendukung pasangan nomor urut dua, Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan atau yang disebut dengan paslon Hasanah. Imbas aksi tersebut, membuat pasangan nomor urut empat yaitu Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi terhalang untuk menyampaikan closing statement.
Simpatisan yang mulai ribut akhirnya membuat istri Deddy Mizwar, sempat terduduk lemas di tangga panggung. Dia menangis dirangkul sang suami. Pihak penyelenggara yang berupaya menenangkan emosi massa pun sempat tampak kewalahan.
Sementara itu, para istri pasangan calon lainnya bergegas diselamatkan petugas untuk meninggalkan ruang arena debat. "Sudah tenang. Kita selesaikan nanti. Jangan terpancing," kata TB Hasanuddin atau yang biasa disebut Kang Hasan menenangkan massa pendukungnya.
Kondisi ini sempat membuat sejumlah aparat kewalahan. Namun, setelah mendengar arahan Kang Hasan, massa pendukung dari PDIP pun akhirnya membubarkan diri.
