Demi Golkar Bersih, Ini Peran Majelis Etik Era Airlangga
- Istimewa
VIVA –Golkar resmi memiliki majelis etik yang mengurusi aturan kode etik anggota partai Beringin. Majelis Etik Golkar ini dipimpin Muhammad Hatta. Majelis etik ini dibentuk atas inisiasi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pembentukan majelis etik ini dinilai sebagai upaya untuk mendukung 'Golkar Bersih'.
"Pak Airlangga inisiasi ingin melahirkan majelis etik menyesuaikan tagline Golkar Bersih. Ini kan dibentuk dari aspirasi sejak dua bulan lalu yang berawal dari rakernas," kata Hatta kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.
Menurut dia, majelis etik ini akan merumuskan aturan kode etik terkait kader partai yang terjerat masalah hukum. Salah satunya, kader yang diduga terlibat hukum bisa segera ditindak dengan sanksi sebelum adanya putusan hukum tetap atau inkrah. Sanksi yang akan diatur ini terdiri dari kategori ringan hingga berat.
Selain itu, ia menyebut aturan majelis etik juga akan membahas batas masa jabatan anggota dewan maksimal empat periode. Pembatasan ini diperlukan karena untuk kepentingan regerenasi di internal Golkar.
"Dari masa jabatan anggota dewan empat periode sampai persoalan etika dari kader yang tersangkut hukum, itu majelis etik yang urus nanti," ujar Hatta.
Dia menekankan, majelis etik ini berbeda dengan mahkamah partai. Menurutnya, mahkamah partai mengurusi perselisihan internal partai sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol. Dalam UU itu, setiap parpol memiliki mahkamah partai. Berbeda fungsinya dengan majelis etik.
"Kalau majelis etik ini lebih luas dari aspek hukum, persoalan etika. Golkar ini partai pertama yang punya majelis etik," jelasnya.
Ilustrasi Munaslub Golkar.
Selain Hatta, susunan pengurus majelis etik ditempati figur-figur yang sudah dikenal publik. Ada dua mantan menteri yang masuk susunan majelis etik Golkar seperti mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda. Andi Mattalatta merupakan salah seorang politikus senior Golkar.
Berikut susunan Majelis Etik Golkar
Ketua : Muhammad Hatta
Wakil Ketua : Andi Mattalatta
Sekretaris : Rully Chairul Azwar
Anggota : Djasri Marin, Hassan Wirajuda, Ibrahim Ambong, Farida Syamsi Chadaria, Edwin Kawilarang, Tyas Indayah Iskansar.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
