PSI: Masjid Harus Bebas dari Politik Sempit

VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany mengkritik pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal pelarangan penggunaan masjid untuk politik. Bahkan, pelarangan itu membuat Gatot sakit hati.

Menurut Tsamara, sebagai mantan pimpinan TNI, Gatot harusnya sadar ada perbedaan antara membicarakan politik kebangsaan dan politik praktis. 

"Saya yakin sebagai mantan pimpinan dari TNI yang melahirkan para pejuang penjaga NKRI, Pak Gatot sadar betul bahwa yang dilarang adalah bicara politik praktis yang pasti bersifat partisan. Jadi tidak perlu sampai sakit hati," ujar Tsamara dalam keterangan pers yang diterima VIVA, Senin, 7 Mei 2018.

Selain harus membedakan antara politik kebangsaan dan politik praktis, Tsamara juga meminta Gatot Nurmantyo tidak selalu mengaitkan segala hal dengan politik. Ada wilayah masyarakat sipil yang di atas politik, seperti tempat ibadah.

"Jangan dilihat semuanya harus dikaitkan pada politik praktis. Masjid itu milik semua, apa pun pilihan politiknya. Ini tempat suci yang tak boleh direndahkan hanya sebatas politik partisan," katanya.

Politikus muda ini meminta agar masjid dan tempat ibadah lainnya harus tetap steril dari politik. Menurutnya, tempat ibadah adalah tempat merajut kebersamaan dan harmoni. 

"Bayangkan jika politik praktis masuk ke sana. Ini akan membawa disharmoni bagi masyarakat kita yang memiliki beragam pilihan politik. Apakah kita mau seperti itu? Toh ada banyak tempat lain untuk berbicara politik praktis," ujar Tsamara.

Pada tahun politik ini, Tsamara juga meminta  agar elite politik mampu menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu. 

"Kita harus tunjukkan dewasa berpolitik. Fokus pada pertarungan ide dan gagasan. Jangan justru berbicara hal-hal yang memanaskan suasana," ujar Tsamara.

Sebelumnya, Gatot menegaskan tidak setuju dengan larangan masjid digunakan untuk kegiatan politik. Larangan tersebut justru dinilai merupakan alat menghancurkan bangsa Indonesia.

"Yang menyatakan pelarangan itu pasti umat Islam yang baru belajar Islam atau umat non Islam sok tahu," kata Gatot di Masjid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jumat, 4 Mei 2018.

Gatot berkeyakinan pemerintah tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan itu. Sebab, politik sebenarnya memiliki tujuan mulia dan bagi umat Islam, mengamalkan politik adalah meniru apa yang dulu dilakukan Nabi Muhammad yang membicarakan pemerintahan di masjid.

Selain itu, politik yang diartikan sebagai siasat mengatur pemerintah juga sudah dibahas dalam kitab suci Alquran. Sama seperti ilmu-ilmu lain seperti kedokteran, astronomi dan pemerintahan.

"Seharusnya yang dilarang itu bukan berpolitik di masjid, namun ajakan yang bermuara pada adu domba dan memecah bangsalah yang tidak diperbolehkan. Saya setuju jika itu diterapkan," ujar Gatot. Baca selengkapnya Gatot Nurmantyo Setuju Masjid Dipakai untuk Politik

PSI DKI Tolak Amandemen Perpanjang Masa Jabatan Presiden

PSI menilai gagasan perpanjangan masa jabatan akan menciderai demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi pada masa Reformasi.

VIVA.co.id

4 Maret 2022