Kontrak Politik Prabowo dan Massa KSPI Dicap Transaksional

Buruh dukung Prabowo jadi Presiden.
Sumber :
  • VIVA / Reza Fajri

VIVA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Istora Senayan, Selasa 1 Mei 2018. Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Silvanus Alvin menilai hal itu sebagai bentuk transaksi politik.

Peringati Mayday, Buruh di Sumsel Santuni Kawan yang Terkena PHK

"Tidak beda seperti proses jual beli. Ada dukungan, ya ada jabatan. There is no such thing as free lunch," kata Silvanus di Jakarta, Selasa 1 Mei 2018.

Meskipun demikian, dia menilai sah-sah saja hal itu dilakukan selama ada persetujuan dari semua anggota serikat buruh. Namun dia mengingatkan serikat buruh bukan dikuasai KSPI saja. 

Hari Buruh di Tengah Pendemi Corona, Ekonomi Meregang Nyawa

"Hanya saja tetap disayangkan kalau partisipasi politik kita ini hanya jadi alat pemuas kepentingan pribadi individu tertentu," ujarnya.

Menurut dia dari kalangan buruh juga tidak menutup kemungkinan ada yang tidak akan setuju dengan transaksi politik seperti yang dilakukan KSPI. Kontrak politik dengan Prabowo itu juga disebut bisa timbulkan antipati.

Kado Pahit di Hari Buruh, 12.600 Pekerja Pabrik di Semarang Dirumahkan

"Sehingga ujung-ujungnya akan timbul sikap apati dari masyarakat. Terutama dari kalangan milenial," kata pengamat dari Universitas Bunda Mulia ini.

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah menandatangani kontrak politik dengan KSPI di Istora Senayan, Selasa 1 Mei 2018. Prabowo juga menyampaikan janji-janjinya kepada kalangan buruh.

"Dan hari ini saya mendapat suatu kehormatan untuk menandatangani ini di hadapan kalian semua," ujar Prabowo.
 

Batu nisan bertuliskan RIP Omnibus Law dalam aksi hari buruh di kawasan Monas.

May Day, Buruh Tuntut Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan, para peserta aksi hari buruh atau May Day wajib melakukan rapid test antigen.

img_title
VIVA.co.id
1 Mei 2021