Jokowi Tak Bisa Penuhi Permintaan PA 212 soal Kasus Rizieq
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Istana Bogor pada Minggu 22 April 2018 lalu, ternyta juga menyinggung masalah Habib Rizieq Shihab. PA 212 meminta agar Jokowi bisa mendorong Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus Rizieq.
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo membenarkan dan tak menampik kasus Rizieq jadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut.
"Dalam pertemuan itu salah satu hal mengemuka yang disampaikan Persaudara Alumni 212 adalah menghentikan proses hukum terhadap apa yang disebut sebagai kriminalisasi seperti Pak Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan. Intinya minta kepada Presiden untuk dilakukan SP3. Dihentikan proses penyelidikan dan penyidikan," jelas Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Jumat 27 April 2018.
Baca: Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Alumni 212
Sejumlah kasus menyeret Habib Rizieq dalam proses hukum. Baik itu di Polda Jawa Barat maupun di Polda Metro. Atas permintaan itu, Presiden Jokowi belum bisa mengabulkan.
Hal itu dikarenakan, Presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum yang kini sedang diproses aparat keamanan.
"Presiden menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Jadi tunggu proses hukum yang profesional. Presiden tidak mau melakukan intervensi terhadap proses hukum," katanya.
Habib Rizieq Minta Prabowo Proses Hukum Perusak Demokrasi RI 10 Tahun Terakhir
Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS) hadir dan menyampaikan tausiyahnya dalam acara Reuni Akbar aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat
