PKS Buka Kemungkinan Tinggalkan Gerindra dan Prabowo
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA - Partai Keadilan Sejahtera membuka kemungkinan untuk meninggalkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam koalisi Pemilu 2019. Misalnya saja menjalin koalisi dengan partai lain seperti PKB, atau PAN, dan mengusung capres-cawapres sendiri.
"Selalu ada kemungkinan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi VIVA, Minggu, 15 April 2019.
PKS sudah mengajukan 9 nama kader mereka untuk dipilih sebagai calon wakil presiden kepada Gerindra dan Prabowo. Tapi Gerindra tidak bisa menjamin apakah memilih salah satu di antara mereka atau tidak.
Oleh karena itu, partai berlambang padi dan bulan sabit kembar tersebut tidak menutup kemungkinan menjalin koalisi dengan partai lainnya. Apalagi sifat politik yang tidak bisa statis. "Kita paham politik itu dinamis," kata dia.
Namun, Mardani menegaskan partainya tetap berharap bisa menjalin kesepakatan dengan Gerindra. Kemudian mengusung capres-cawapres untuk berkompetisi secara sehat dengan calon petahana, Joko Widodo. "Posisi PKS saat ini mengajukan 9 kader untuk capres/cawapres," kata Mardani.
"Kami selalu ingin bersama Gerindra. Dan tetap yakin Gerindra akan buat keputusan bersama PKS," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman telah menyodorkan 9 nama kader PKS untuk dijadikan cawapres Prabowo. Prabowo diminta untuk memilih satu dari sembilan nama tersebut agar mendapatkan dukungan dari PKS
Sembilan nama tersebut antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS saat ini Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, mantan Menkominfo Tifatul Sembiring, Muzzamil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.
Tapi, Ketua Tim Pemenangan Pilpres Partai Gerindra, Sandiaga Uno, tidak menjamin partainya akan memilih salah satu dari mereka. Menurut Sandiaga, sembilan nama yang diajukan PKS itu merupakan sosok yang baik namun Gerindra masih pada tahap mengumpulkan nama-nama tersebut sehingga belum dapat memutuskan.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
