Menteri Nasir Bantah Diutus PKB Lobi Jokowi demi Cak Imin
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendikan Tinggi, Mohamad Nasir membantah sudah ada pembicaraan dirinya dengan Presiden Joko Widodo, terkait Pemilu 2019. Nasir merupakan menjadi salah satu menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Nasir menegaskan, selama ini komunikasinya dengan Jokowi bukan berkaitan dengan politik.
"Kalau kami mendorong, kami ditugasi partai kepada Presiden untuk membantu Presiden. Bukan menteri untuk mendorong ketua partai dan apapun kepada Presiden," kata Nasir, saat ditemui di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Rabu 4 April 2018.
Nasir tidak mau berspekulasi soal kemungkinan ada komunikasi antara tiga menteri asal PKB lainnya terkait hal tersebut. Menurutnya, tugas sebagai menteri ialah membantu kepala negara mengembangkan riset berbasis inovasi dan membangun sumber daya manusia yang kompeten.
"Jadi, saya hanya ditugasi oleh partai masuk di dalam kabinet membantu Presiden. Jadi, bukan urusan lobi dan melobi," tutur Nasir.
Selain Nasir, tiga menteri PKB di Kabinet Kerja adalah Menteri Pemuda dan Olahrga Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
"Tetapi, menteri ini ditugasi dari partai untuk kepada Presiden membantu Presiden, bukan kita bagaimana mendorong Presiden untuk mencalonkan (seseorang)," ujar Nasir.
Dia menekankan, ia hanya ingin fokus pada pekerjaan di sisa masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang tersisa kurang dari dua tahun lagi. "Itu urusannya nanti (bicara capres-cawapres)," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Lukman Edy mengatakan, kader partainya di kabinet diutus untuk mendorong Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Cak Imin merupakan salah satu figur yang digadang-gadang menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Cak Imin Masih Ngotot Usul Tunda Pemilu 2024
Cak Imin mengklaim pihaknya mengusulkan tunda pemilu 2024, dalam koridor konstitusi. Karena itu, dia membantah wacana yang pihaknya gulirkan itu menentang peraturan.
