Ombudsman Salahkan Anies, Gerindra Tuding Pemprov Sebelumnya
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Penataan kawasan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dianggap mengandung maladministrasi melalui temuan dan verifikasi yang dilakukan Ombudsman RI.
Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Mahesa menjelaskan partainya tidak akan tinggal diam. Gerindra mengatakan akan turun tangan membantu Anies, Gubernur yang dicalonkan partai tersebut pada Pilkada Jakarta lalu.
"Ya kami akan kaji. Kami akan bantu Anies Baswedan," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.
Desmond menilai, tidak tertutup kemungkinan ada langkah politik yang dilakukan untuk menyerang Anies.
"Ya bisa saja kami baca itu. Kenapa kami harus layani ini kalau lembaga negara digunakan untuk itu berarti lembaga ini sudah enggak benar," ujar Desmond lagi.
Dia menilai, belum ada argumentasi yang jelas soal maladministrasi oleh Anies. Kesalahan penataan di Tanah Abang menurutnya bisa juga buntut kesalahan penataan yang dimulai dari Pemerintahan Provinsi atau Pemprov DKI periode sebelumnya termasuk periode pimpinan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
"Gerindra cukup orang untuk melakukan kajian. Apakah ini murni kesalahan yang dilakukan Anies karena dia baru, tidak memahami aturan atau memang ada by proses exist dari sesuatu hal di masa lalu ya yang dia harus ambil keputusan," kata Wakil Ketua Komisi III tersebut.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam penataan kawasan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setidaknya, ada empat tindakan yang diduga maladministrasi atas kebijakan penataan pedagang kaki lima ini.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
