PSI Ajukan Daftar Nama Menteri untuk Periode Kedua Jokowi

VIVA – Selain mengajukan calon wakil presiden untuk Joko Widodo di gelaran Pemilihan Peesiden 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketahui juga mengajukan beberapa nama untuk sebagai menteri di periode kedua Jokowi.

Beberapa yang diplot ialah sosok muda seperti Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Pertahanan, Ridwan Kamil (Menteri Perumahan Rakyat), Allissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Menteri Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak) dan Najwa Shihab sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan, partainya mengajukan nama menteri sebagai bentuk keseriusan mendukung Jokowi sebagai presiden periode kedua. 

"Kami tidak fokus hanya cawapres, tapi juga juga menteri, kami harus belajar memikirkan dari jauh-jauh hari," ujar Antoni saat memberikan keterangan pers di kantornya Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu 25 Maret 2018. 

Dari nama-nama dari kalangan muda, PSI juga mengusulkan nama-nama lama seperti Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Selain itu, nama menteri dari era Presiden Susilo Bambang Yudhyono juga diharapkan ikut mengisi menteri Jokowi jika terpilih di periode kedua pemerintahan 2019-2024. 

Mereka ialah Mari Elka Pangestu, Gita Wirjawan, dan Chatib Basri. Sementara untuk posisi Jaksa Agung, adalah Hakim Artidjo Alkostar dan Hakim Albertina Ho. 

"Ini adalah struktur kabinet yang paling realistis untuk Indonesia yang multipartai. Jadi yang pertama kami sebenarnya ingin menghilangkan dikotomi antara profesional dan partai," ujar dia. 

Ketua Umum PSI, Grace Natalie

Usulan nomenklatur baru

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengatakan ada pula usulan nomenklatur baru yang diajukan. Kementerian yang ingin diubah yakni Kementerian Pemuda dan Olah Raga menjadi hanya Kementerian Olah Raga saja. 

Adapun nomenklatur lain yang ingin diusulkan diganti yakni Kementerian  Komunikasi, Informatika dan Big Data, Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Start Up dan Pemuda, Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang/ Kepala BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim, Kementerian SosiaI dan Mitigasi Bencana, Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak.

"Ada sejumlah nomenklatur kementerian yang kita pikir akan lebih efektif bekerja ketika ada perubahan format yang baru. Misalnya kepemudaan dan olahraga. Memang yang olahraga kebanyakan pemuda tapi kebutuhannya kan bukan cuma soal fisik tapi juga digital," kata Grace. 

Menurut Grace, penggantian atau penambahan tugas Kemenkominfo ditambah penamaan 'Big Data' lantaran tren dunia atas perkembangan arus informasi dan teknologi. Apalagi belakangan, kata dia, semakin banyak usaha rintisan baru (start up) di dunia digital justru banyak menyumbang devisa bagi pemerintah. 

"Sekarang kita belum punya payung hak yang jelas yang mikirin dari regulasi, pendanaan, mentoring, market. Makanya kita usulkan," kata dia. (one)

Halaman Selanjutnya

Mereka ialah Mari Elka Pangestu, Gita Wirjawan, dan Chatib Basri. Sementara untuk posisi Jaksa Agung, adalah Hakim Artidjo Alkostar dan Hakim Albertina Ho.